TIMES MALANG, BATU – Kota Batu tengah menghadapi tantangan besar dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan di tengah ancaman degradasi lingkungan, kemacetan, dan stagnasi ekonomi lokal. Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai pihak mulai dari pemerintah, aparat hukum, hingga akademisi duduk bersama dalam sebuah forum diskusi guna menyusun strategi kolaboratif dalam membenahi arah pembangunan pariwisata.

Acara diskusi bertajuk “Jejaring, Kebijakan, dan Kolaborasi Investasi Pariwisata yang Berkelanjutan” Kamis sore (31/7/2025) di Balai Kota Among Tani ini menjadi rangkaian Batu Bisnis Festival 2025 dan Jambore Desa Wisata Kota Batu, yang digelar Dinas Pariwisata Kota Batu. 

Wali Kota Batu, Nurochman,S.H.,M.H., sedang memberikan sambutan pada acara Batu Bisnis Festival 2025 dan  Jambore Desa Wisata Kota Batu. (FOTO: Afanin Rushafah/TIMES Indonesia).

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto membahas betapa pentingnya menggali potensi lokal sebagai fondasi pengembangan pariwisata. Ia memperkenalkan pendekatan One Village, One Destination, yang memetakan setiap desa dengan kekhasan wisata tersendiri, termasuk wisata edukatif berbasis pertanian dan UMKM.

“Kami ingin wisata Batu bukan hanya tempat dikunjungi, tapi tempat belajar dan tumbuh. Produk pertanian tak lagi dijual mentah, tapi diolah menjadi nilai tambah ekonomi yang siap ekspor,” jelas Heli, yang juga menekankan potensi spot wisata baru yang belum tergarap optimal, terutama untuk wisata olahraga dan petik buah.

Kunjungan Wali Kota Batu dan para pemangku kepentingan ke stand Batu Tubing di Balai Among Tani pada Batu Bisnis Festival 2025 dan Jambore Desa Wisata Kota Batu. (FOTO: Afanin Rushafah/TIMES Indonesia).

Sementara itu, Dr. Andy Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batu, menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal proses hukum dan perizinan untuk mendukung iklim investasi yang sehat di sektor pariwisata Kota Batu.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, kejaksaan memiliki tugas untuk mengamankan investasi, termasuk di bidang pariwisata. Kami juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum dan mendorong kemudahan perizinan agar para investor merasa nyaman. Tujuannya tentu agar pariwisata Batu berkembang optimal dan bisa memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah,” jelasnya.

Mengalir dari persoalan hukum ke tantangan teknis lapangan, AKBP Andi Yudha Pranata, Kapolres Batu, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah menerapkan pendekatan berbasis data untuk mengantisipasi kemacetan yang selama ini menjadi citra dominan wisata Kota Batu, terutama saat akhir pekan dan musim liburan.

“Kami tidak ingin kemacetan menjadi wajah utama Batu. Maka, kita hitung okupansi hotel mingguan, memprediksi volume kendaraan, dan menerapkan rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah jika diperlukan. Ini terbukti berhasil selama Operasi Nataru dan Lebaran,” ujar AKBP Andi Yudha.

Peran TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan kelestarian lingkungan turut disampaikan oleh Letkol Inf Danu Prasetyo, Dandim 0818/Malang-Batu. Ia menegaskan bahwa Kodim dan Babinsa aktif mendukung pengamanan kawasan wisata, sekaligus mengawasi agar pengembangan wisata tidak merusak alam.

“Kami berharap wisata yang ada di Kota Batu dapat berkelanjutan, tanpa mengorbankan alam dan ekosistem yang ada. Keamanan dan kenyamanan masyarakat serta wisatawan adalah prioritas kami,” jelas Letkol Danu.

Mengisi perspektif akademik, Kepala Kajian Pariwisata Universitas Brawijaya, Edriana Pangestuti, SE., M.Si., DBA, menggarisbawahi pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan industri pariwisata melalui implementasi tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Perguruan tinggi memiliki peran untuk bisa menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri serta melakukan penelitian dan pengabdian yang mendukung pengembangan desa wisata.

“Kami berharap ilmu yang kami miliki dapat diaplikasikan untuk memberdayakan desa wisata dan mendukung pariwisata berkelanjutan di Kota Batu,” ujar Edriana.

Talkshow ini memperlihatkan bahwa pariwisata berkelanjutan tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja. Hal ini diperlukan jejaring yang kuat, kebijakan yang selaras, dan kolaborasi yang nyata antara pemerintah, penegak hukum, akademisi, serta masyarakat.

Melalui forum seperti ini, Kota Batu menunjukkan keseriusannya dalam menyiapkan masa depan pariwisata yang inklusif, cerdas, dan berkelanjutan. (*)