TIMES MALANG, MALANG – Koalisi Gelombang Gerakan Rakyat Malang (Gerak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Malang pada Kamis siang (15/5/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas sejumlah persoalan yang dinilai belum diselesaikan oleh Pemkot Malang.

Koordinator aksi, Ivan Ali mengatakan, aksi tersebut membawa berbagai tuntutan, mulai dari persoalan pedagang kaki lima (PKL), praktik prostitusi terselubung hingga bangunan investasi yang belum berizin.

“Sampai hari ini PKL masih seperti dianaktirikan. Penertiban terus dilakukan, tapi belum ada solusi konkret agar mereka bisa bekerja dengan nyaman dan tenang,” ujar Ivan, Kamis (15/5/2025).

Ia menilai bahwa kebijakan penanganan PKL oleh Pemkot Malang hanya sebatas pada penertiban, tanpa langkah alternatif yang bersifat jangka panjang dan berkeadilan.

Selain itu, mereka juga menyoroti maraknya praktik prostitusi yang disebut berlangsung secara daring melalui aplikasi tertentu. Praktik tersebut disebutkan melibatkan sejumlah hotel di Kota Malang.

“Praktiknya terintegrasi dengan aplikasi, langsung menunjukkan lokasi hotel tertentu. Kami tidak bisa menyebutkan nama hotel, tapi praktik ini nyata terjadi,” ungkapnya.

Tak hanya itu, tempat hiburan malam yang beroperasi dengan izin restoran juga turut dikritisi. Menurut hasil investigasi Gerak, setidaknya ada 10 hingga 15 tempat usaha yang menyalahgunakan izin dan turut menjual minuman beralkohol tanpa izin resmi.

Di sektor pembangunan, Ivan juga mengangkat isu pembangunan sejumlah proyek investasi yang dinilai bermasalah. Beberapa bangunan, seperti apartemen dan hotel, disebut telah beroperasi meskipun belum mengantongi izin lengkap.

“Contohnya pembangunan hotel dan apartemen di kawasan Blimbing, itu belum berizin tapi aktivitas sudah berjalan. Bahkan pembangunan sebuah hotel di Jalan Sigura-gura menyebabkan kerusakan jalan,” tuturnya.

Ivan menilai bahwa lemahnya pengawasan dari Pemkot Malang menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kota. Ia menyebut slogan “Malang Mbois dan Berkelas” hanya menjadi retorika semata.

“Banyak masalah di kota ini yang dibiarkan. Pemerintah tampak abai dan diam saja. Slogan tinggal slogan,” ucapnya. (*)