TIMES MALANG, MALANG – Fenomena pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah jelang peringatan HUT ke-80 RI memicu polemik publik. Beberapa pihak, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa maraknya pengibaran bendera bertengkorak tersebut berpotensi menjadi upaya memecah belah bangsa berdasarkan masukan dari sejumlah lembaga intelijen.

Terkait hebohnya pengibaran bendera One Piece jelang HUT RI ke-80, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat enggan memberikan tanggapannya.

Saat ditemui di Mal Olympic Garden (MOG) usai menghadiri kegiatan Launching Produk Furniture Expo Giri Palma, Minggu (3/8/2025), Wahyu mengaku belum tahu menahu tentang hebohnya pengibaran bendera tersebut.

“Saya belum tahu itu (heboh bendera one piece berkibar jelang HUT RI ke 80),” ujar Wahyu.

Bahkan, diakui Wahyu dirinya belum menerima laporan apapun soal maraknya isu pengibaran bendera One Piece apalagi di Kota Malang.

“Data-datanya belum tahu, gimana,” ucapnya singkat.

Sebagai informasi, pengibaran bendera One Piece yang merupakan film anime tersebut kini marak di media sosial. Bahkan, tak sedikit ditemukan bahwa ada yang mengibarkan bendera berbentuk tengkorak dengan background hitam tersebut bersamaan dengan dikibarkannya bendera merah putih jelang HUT RI ke 80.

Sejumlah pihak termasuk pemerintah pusat melalui Menko Polhukam, Budi Gunawan mewanti-wanti gerakan tersebut. Ia meminta warga agar tidak terprovokasi narasi negatif.

Bahkan, pemerintah pusat juga siap untuk mengambik tindakan tegas jika melanggar batas dan mencederai simbol negara.

Disisi lain, menurut para pakar menilai bahwa fenomena pengibaran bendera One Piece ini merupakan kebebasan berekspresi dari masyarakat di negara demokrasi.

Tak sedikit yang menilai bahwa ini merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah terkait beberapa kebijakan yang dianggap masyarakat kurang tepat.

Beberapa kebijakan yang disorot akhir-akhir ini, seperti halnya soal rekening yang tak digunakan beberapa bulan bisa diblokir, tanah yang tak dimanfaatkan bakal diambil alih hingga amnesti dan abolisi dari Presiden RI Prabowo yang diberikan kepada Hasto dan Tom Lembong.

Berkibarnya bendera one piece dan banyaknya akun media sosial yang memposting bendera tersebut, menjadi bentuk kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat. (*)