TIMES MALANG, MALANG – Pernyataan Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, yang menyebut telah meminta pakta integritas ASN termasuk kepala desa (kades), disambut postif petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Malang, Puguh Wiji Pamungkas. 

"Langkah Plt Bupati Malang membuat pakta integritas (netralitas) kepala desa ini bagus, di tengah isu dan sorotan ketidaknetralan ASN juga kepala desa terhadap kedua paslon pilkada Kabupaten Malang ini," kata Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah PKS, Puguh Wiji Pamungkas, Minggu (20/10/2024). 

ASN ataupun kepala desa yang diduga kuat tidak netral atau bahkan melakukan keberpihakan terhadap paslon, menurutnya sangat rentan atau mudah saja terjadi. Terlebih, terhadap petahana yang juga mencalonkan dalam pilkada sekarang, karena notabene petahana selama ini menjadi atasan mereka. 

Para ASN, kata Puguh, selama ini tentu berada di bawah kendali kepemimpinan dalam pemerintahan petahana sebagai kepala daerah. Begitu juga kepala desa, tentu selama ini sudah banyak mendapatkan fasilitasi dan manfaat dari kepemimpinan petahana. 

"Memang tidak bisa dipungkiri, petahana punya kuasa dalam mengendalikan ASN bawahannya, termasuk kepala desa. Tetapi, kita semua tentu butuh keberanian, supaya kontestasi pilkada ini berjalan dengan keterbukaan dan fair, tanpa ada keberpihakan terhadap salah satu paslon," tandas Puguh. 

Dengan demikian, lanjutnya, diharapkan demokrasi dalam pilkada di Kabupaten Malang ini tetap berjalan secara sehat dan benar-benar terbuka. 

"Kita berharap iklim demokrasi berjalan sehat, Saya pikir semua harus dewasa mensikapi kontestasi pilkada ini. Biarkan masyarakat pada level apapun bisa menentukan pilihannya dengan bijak dan baik dengan keterbukaan," demikian anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini. 

Diberitakan sebelumnya, Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto menegaskan, telah mengambil sikap dengan pakta integritas, agar ASN dan para kades tidak terbawa kepentingan politik praktis dengan keberpihakan atau dukungan alias tidak netral selama tahapan pilkada 2024 ini. 

Pihak paslon nomor urut 2 pilkada Kabupaten Malang, beberapa kali menyoal munculnya dugaan ASN juga kepala desa tidak netral, dan sempat melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Malang. Tim paslon 2 ini bahkan menegaskan, menerjunkan tim pemantau, khusus terhadap dugaan keberpihakan kades terhadap paslon petahana. (*)