TIMES MALANG, MALANG – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat didampingi Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), PUPR-PKP, BPBD, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninjau langsung lokasi ambrolnya bagian trotoar Jembatan Brantas, Senin (24/11/2025). Kerusakan terjadi setelah struktur tanah di sekitar jembatan terkikis dan menyebabkan trotoar serta badan jalan mengalami longsoran hingga membuat sebuah mobil truk ikut terperosok.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan, pihaknya masih mendalami sumber permasalahan. Dari hasil peninjauan, terdapat beberapa faktor yang memicu kerusakan, mulai dari intensitas hujan tinggi hingga adanya pekerjaan swadaya warga yang tidak terencana.

“Kejadian ini kita lihat sumbernya. Ada beberapa permasalahan yang harus kita benahi. Selama ini penanganannya swadaya dan sifatnya sementara, sehingga tidak mempertimbangkan kondisi ke depan,” ujar Wahyu, Senin (24/11/2025).

Wahyu menjelaskan, kawasan tersebut masuk dalam jalur jalan nasional, sehingga arus kendaraan yang tinggi turut mempengaruhi kekuatan struktur jalan. Di sisi bawah trotoar, tidak terdapat plengsengan yang seharusnya menopang tanah. Kondisi itu diperparah oleh perbaikan trotoar sebelumnya yang menyebabkan adanya resapan air dan menggerus tanah di sekitar jembatan.

Selain itu, warga sebelumnya sempat melakukan penutupan saluran air secara mandiri karena banjir masuk ke permukiman. Penutupan tersebut mengakibatkan aliran air mengambang dan justru meningkatkan tekanan pada tanah di sekitar jembatan.

“Dari Balai Besar akan membuat bak kontrol yang diarahkan langsung ke Sungai Brantas. Di sisi sini semua masih tanah, tidak ada plengsengan,” ungkapnya.

Untuk langkah darurat, BBPJN menyatakan siap melakukan penanganan sementara. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar satu hingga dua minggu agar aliran air kembali normal dan tidak menimbulkan longsoran tambahan.

“Akan ada perbaikan sementara dari Balai Besar. Perkiraan waktu satu minggu sampai dua minggu selesai,” katanya.

Wahyu menambahkan bahwa penanganan jangka panjang membutuhkan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian PUPR. Sebab, sebagian lahan di sekitar titik ambrol merupakan tanah milik PT KAI, sehingga perlu ada kesepahaman terkait penataan dan penguatan struktur.

“Kita akan koordinasi dengan pusat. Kita janjian dengan PUPR untuk menjelaskan permasalahan ini karena banyak hal yang harus diselesaikan. Secara keseluruhan akan kita kaji bersama,” tegasnya.

Meski kerusakan dipengaruhi beban dan aktivitas kendaraan, Wahyu menegaskan bahwa kekuatan jembatan secara konstruksi juga menjadi faktor penting yang harus dievaluasi.

“Saya terima kasih kepada Balai yang segera menangani sementara terlebih dahulu,” ucapnya. (*)