TIMES MALANG, MALANG – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai terbentuk di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. Legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah dikantongi.

Namun, di balik proses pembentukannya yang kian cepat, tidak sedikit desa dan kelurahan yang masih bingung memahami arah operasional koperasi tersebut.

Di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, misalnya. Kepala Desa Dewi Buyati secara gamblang mengaku belum dapat membayangkan bagaimana koperasi tersebut akan dijalankan.

“Legalitasnya memang sudah ada. Semua syarat juga sudah kami penuhi. Tapi jujur, bagaimana nanti cara menjalankannya, kami belum tahu,” ujarnya kepada TIMES Indonesia.

Desa Bedali sendiri sebenarnya telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama Puspa Nagari. Selama ini, BUMDes tersebut mengelola gerai HIPAM dan sebuah toko kecil.

Selain itu, aktivitas ekonomi berbasis komunitas seperti jimpitan dan kelompok simpan pinjam juga telah berjalan puluhan tahun di tingkat RT dan RW.

Sekretaris Kelurahan Kalirejo, Ahmad Mujib

“Untungnya besar,” tutur Dewi.

Dengan kondisi seperti itu, Dewi mempertanyakan posisi strategis Koperasi Merah Putih di tengah struktur ekonomi desa yang sudah ada.

“BUMDes kami tidak merasa tersaingi. Tapi koperasi ini akan berdiri di mana? Mau jalan yang mana dulu? Semua masih belum terbayang,” tambahnya.

Meskipun begitu, ia tetap menyediakan ruangan LMD di lantai dua Balai Desa Bedali sebagai kantor koperasi.

“Tempatnya ya seperti itu, belum representatif juga. Tapi ya sudahlah, yang penting terbentuk dulu,” kata Dewi lagi.

Koperasi Merah Putih memang membawa banyak rencana. Ada gerai sembako, apotek desa, unit simpan pinjam, klinik desa, logistik, hingga cold storage. Rinciannya cukup kompleks—mulai dari sistem penjualan berbasis aplikasi Kopdesa, pembayaran QRIS, hingga layanan farmasi dan laboratorium di outlet klinik.

Namun kompleksitas itulah yang justru menjadi kekhawatiran Dewi.

“Kalau gerainya terlalu banyak, khawatir memberatkan warga. Apalagi banyak yang sudah aktif di kelompok RT dan RW,” ungkapnya.

Kendati masih gamang, struktur pengurus sudah terbentuk. Ketua Koperasi Merah Putih Bedali dijabat oleh Ny. Reno. Untuk sementara, semua ketua RT dan RW diwajibkan menjadi anggota koperasi dengan simpanan pokok Rp100 ribu dan simpanan wajib Rp20 ribu per bulan.

“Pengurus katanya sudah mulai menggaet anggota dari masyarakat umum. Katanya sudah ada 100 sampai 120 orang, tapi saya belum tahu apakah semuanya bersedia,” tambah Dewi.

Tak jauh dari Bedali, di Kelurahan Kalirejo—juga di Kecamatan Lawang—kondisi tak jauh berbeda. Meski sudah mengantongi SK dari Kemenkumham, pengurus koperasi di Kalirejo masih bingung menentukan gerai yang cocok.

“Kalirejo ini lebih seperti kota. Profesi masyarakatnya heterogen. Banyak buruh, karyawan, juga pegawai. Mungkin cocoknya ya simpan pinjam atau apotek,” kata Sekretaris Kelurahan Kalirejo, Ahmad Mujib.

Di Kalirejo memang tidak ada BUMDes, namun terdapat sebuah koperasi wanita yang sudah berjalan lama—meski kini kantor kecilnya tampak tertutup saat TIMES Indonesia berkunjung.

“Kegiatan koperasi Merah Putih masih menunggu perkembangan. Pengurus sudah terbentuk, saya yang mengawal pembentukannya, tapi aktivitasnya belum jalan,” tutur Ahmad.

Sementara itu, legalitas dari Kemenkumham untuk koperasi-koperasi ini telah keluar. Namun tantangan besar tetap menghadang: bagaimana menerjemahkan struktur dan ide besar koperasi ini ke dalam realitas desa yang beragam dan telah memiliki sistem ekonomi tersendiri. (*)