TIMES MALANG, JAKARTA – Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan pembentukan dan membuat regulasi family office sebagai upaya untuk menarik lebih banyak investasi dari luar negeri. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengungkapkan hal ini setelah rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo mengenai family office di Istana Negara pada Senin (1/7/2024).

Apa saja hasil rapat tentang regulasi Family Office itu? Berikut lima poin hasilnya yang diolah dari berbagai sumber.

1. Pembentukan Tim Khusus

Pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengkaji pembentukan family office di Indonesia. "Pada intinya kami akan mengkaji family office ini sebagai sebuah klaster keuangan yang memberikan kemudahan pelayanan bagi keluarga-keluarga besar untuk menanamkan dananya di Indonesia," kata Sandi. 

Tim ini akan mengkaji berbagai potensi regulasi yang diperlukan untuk memfasilitasi pembentukan family office di Indonesia.

2. Potensi Regulasi

Menurut Sandiaga, kajian ini diharapkan akan memungkinkan Indonesia menawarkan kemudahan seperti yang dilakukan oleh negara-negara seperti Singapura, Dubai, dan Hongkong. Family office, atau kantor keluarga, adalah firma penasihat manajemen kekayaan swasta yang melayani individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi. Satu family office biasanya mengelola kekayaan satu individu atau keluarga.

3. Penyesuaian Regulasi

Untuk menerapkan family office di Indonesia, hanya dibutuhkan penyesuaian regulasi. "Hanya penyesuaian regulasi, karena kita sudah memiliki daya tarik. Indonesia tidak hanya menarik dari sisi financial asset, tapi juga aset lain seperti penanaman modal langsung dan investasi hijau di ekonomi hijau serta filantropi," jelas Sandiaga.

4. Preferensi Lokasi di Bali

Dari hasil review rapat, terungkap bahwa banyak komunitas family office lebih memilih Bali dibandingkan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai lokasi untuk penerapan family office. 

"Regulasi di IKN sudah ada, tapi banyak permintaan dari komunitas family office untuk penerapannya di Bali. Ini akan kita kaji lebih lanjut dalam satu bulan ke depan," kata Sandiaga.

5. Dukungan dari Berbagai Pihak

Rapat tersebut juga dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi lainnya, seperti Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan yang kuat terhadap inisiatif ini dan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk suksesnya penerapan family office di Indonesia.

Dengan pembentukan tim khusus dan penyesuaian regulasi yang tepat, Indonesia diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dari luar negeri melalui family office. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. (*)