TIMES MALANG, JAKARTA – Menyongsong era baru kelolaan data nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, menggarisbawahi pentingnya sistem Single Identity Number (SIN).

Dalam pertemuan strategis bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pambudy menguraikan bagaimana SIN—bersama single sign-on dan single security number—bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan juga perisai dalam menjaga kedaulatan data negara.

"Implementasi tiga sistem terintegrasi ini menjadi kunci penting dalam menghindari kebocoran data serta tindak korupsi," ucap Rachmat Pambudy di Gedung Bappenas, Jakarta, mengutip pernyataannya dalam rilis resmi, di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Di era digital yang serba canggih ini, teknologi biometrik, yang mencakup pengenalan sidik jari (fingerprint), iris, hingga wajah (face recognition), diharapkan dapat mempersempit celah penyalahgunaan data seperti duplikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ia menekankan, selama ini kementerian seringkali beroperasi dengan set data sendiri-sendiri, sehingga timbul ketidaksesuaian dan inefisiensi.

Pembuatan kebijakan yang berdasarkan informasi yang terfragmentasi ini tidak hanya menghambat progres, tetapi juga menimbulkan kendala dalam sinkronisasi program pemerintah.

Oleh karena itu, lanjutnya, integrasi data antar kementerian dirasa mendesak agar tercipta sinergi, dan kebijakan yang dikeluarkan bersandar pada data yang komprehensif dan akurat.

Rachmat menegaskan, manfaat sistem ini dalam mengoptimalkan identifikasi kebutuhan masyarakat. Dengan data yang terpadu, pemerintah akan dapat merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih tepat dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus bergerak.

Saat ini, lanjutnya, berbagai lembaga telah memanfaatkan data kependudukan untuk berbagai keperluan. 

Melalui pemanfaatan kecerdasan buatan, proses analisis dan pengambilan keputusan dianggap bakal menjadi lebih efektif dan efisien. Karena itu, kolaborasi dengan Kemendagri diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sekaligus mendukung tercapainya target pembangunan.

“Tujuan kita adalah menciptakan Satu Data Indonesia yang akurat, dinamis, dan terpercaya. Dengan sinergi antara semua pihak, saya yakin kita dapat mencapai target ini dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ungkap Kepala Bappenas.

Lebih lanjut, dia menekankan urgensi integrasi data yang akurat untuk mendukung kebijakan tepat sasaran, terutama bidang pendidikan, perlindungan masyarakat, dan program bantuan sosial.

Menurut Menteri PPN/Bappenas, pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan.

“Sebagaimana arahan Presiden, kami telah mempelajari berbagai sumber data, termasuk data dari Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Data ini salah satu yang paling akurat, tetapi tetap perlu divalidasi di lapangan melalui kerja sama dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dan nanti kita kolaborasikan bersama untuk mendukung perencanaan dan implementasi program pembangunan,” ucap Rachmat.

Dalam kesempatan yang sama, Tito Karnavian menegaskan integrasi data ini membutuhkan kolaborasi erat antara pusat, daerah, dan instansi terkait.

“Kementerian Dalam Negeri telah berhasil mengintegrasikan hampir 99 persen data di seluruh Indonesia, tetapi masih ada sekitar 2,2 hingga 2,3 juta penduduk yang belum tercatat, terutama di wilayah tertentu seperti Papua. Hal ini menjadi tantangan yang harus segera kita selesaikan bersama,” ujar Mendagri. (*)