TIMES MALANG, MALANG – Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto menyatakan, Kabupaten Malang disiapkan untuk mendukung program ketahanan dan kemandirian pangan pemerintah, Selasa (7/5/2024).

"Ini memang gayung bersambut ya, terkait rencana program ketahanan pangan pemerintahan Presiden RI baru nanti. Dan, Kabupaten Malang sepertinya disiapkan menjadi kawasan yang mendukung program tersebut," terang Wabup Malang, Didik Gatot, di sela menghadiri acara Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Produksi Daging Ruminansia menuju Swasembada Daging Nasional di Kabupaten Malang, di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, Kabupaten Malang, Selasa (7/5/2024). 

Hasil pangan di Kabupaten Malang, lanjut Didik, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pangan di Jawa Timur, bahkan nasional. Karena, sektor pertanian, juga peternakan dan perikanan di Kabupaten Malang, potensi hasil produksinya sangat bagus. 

Terkhusus sektor peternakan, menurutnya juga banyak dibahas kesiapannya dalam forum monev di BBIB Singosari ini. 

"Dibahas juga kesiapannya ini tadi, bagaimana benih sperma bibit untuk ternak sapi, baik sapi potong maupun sapi perah, juga kambing bisa lebih ditingkatkan secara nasional oleh BBIB. Harapannya, hasil peternakan daging dan susu di Kabupaten Malang lebih meningkat, dan mensuplai kebutuhan pangan masyarakat, sampai luar daerah," jelas Wabup. 

Didik juga menyebutkan, Kabupaten Malang harus siap mendukung program makan gratis Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, yang rencananya diberikan kepada semua pelajar, ibu hamil, dan para lansia. 

"Dalam jangka pendek, memang diharapkan mampu memenuhi konsumsi pangan dalam negeri, untuk kebutuhan nabati dan hewani, dan program makan gratis pemerintah bisa dipenuhi dari hasil pangan dalam negeri," tandasnya. 

Yang akan dilakukan Pemkab Malang, kata Didik, adalah memetakan potensi dan merencakan ketersediaan untuk memenuhi pangan tersebut. Diantara, mengatur agar produksi dan ketercukupan hasil pangan ini bisa stabil sesuai kebutuhan.

"Ya, nanti harus diatur. Semisal, petani dan peternak kita kan masih ada kecenderungan berganti atau berpindah produksi berbarengan. Nah, ke depan ini yang tidak boleh," demikian Wabup Malang. (*)