TIMES MALANG, PADANG – Sekitar tiga bulan yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melantik 53 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Di antaranya, terdapat tiga kementerian yang fokus pada pendidikan, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Menteri Kebudayaan. 

Sebelumnya, pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, hanya ada satu kementerian yang menangani semua sektor pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pemecahan kementerian ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama mengenai urgensi perubahan tersebut. Sebagian pihak melihat pemecahan kementerian ini sebagai langkah bagi-bagi kekuasaan di kalangan partai koalisi, sementara di sisi lain, ada harapan baru untuk kemajuan pendidikan nasional dengan hadirnya para pemimpin yang berkompeten di bidang pendidikan. 

Sejumlah sosok, seperti Prof. Dr. Abdul Mu’ti yang ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Stella Christie sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menjadi perhatian publik. Pasalnya, keduanya memiliki rekam jejak yang dekat dengan dunia pendidikan profesional.

Tantangan utama bagi tiga kementerian ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sebab, peringkat Indonesia dalam Program for International Student Assessment (PISA) terus merosot sejak 2015. 

Peringkat Indonesia yang buruk di PISA menjadi gambaran nyata dari degradasi kualitas pendidikan yang sedang berlangsung. Pada 2022, Indonesia berada di urutan ke-66 dari 81 negara yang dinilai, sebuah posisi yang sangat memprihatinkan.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh viralnya sejumlah konten di media sosial yang menunjukkan siswa-siswi Indonesia kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak Indonesia. 

Berbagai kritik pun dilontarkan kepada Kemendikbudristek sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pendidikan di Indonesia. Bahkan, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dipanggil oleh Komisi X DPR RI untuk mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, serta kinerja Kemendikbudristek dalam mengelola anggaran dan mencapai target-target pendidikan.

Degradasi kualitas pendidikan di Indonesia, yang semakin mencemaskan, tentunya harus menjadi fokus utama pemerintahan yang baru. Meskipun terdapat optimisme bahwa pemecahan Kementerian Pendidikan menjadi tiga kementerian ini dapat membawa sejumlah keuntungan, seperti pembagian tugas yang lebih terfokus dan efektif, namun ada sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi.

Salah satu tantangan besar adalah bagaimana ketiga kementerian ini dapat bekerja sama dengan baik. Pemecahan kementerian tentu akan menambah anggaran negara, karena setiap kementerian baru memerlukan anggaran untuk operasional, fasilitas, dan staf. 

Di samping itu, pembagian peran dan fungsi yang jelas antar kementerian sangat penting untuk menghindari tumpang tindih dan konflik antar lembaga. Tanpa koordinasi yang baik, munculnya ego sektoral antar kementerian dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Selain itu, alokasi dana pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN harus dikelola dengan baik oleh kementerian-kementerian terkait, agar dana tersebut dapat sepenuhnya digunakan untuk memperbaiki mutu pendidikan. 

Jangan sampai dana yang sudah dialokasikan justru digunakan untuk sektor lain di luar pendidikan, yang justru akan mengurangi efektivitas anggaran pendidikan itu sendiri.

Oleh karena itu, meskipun pemecahan Kementerian Pendidikan menjadi tiga lembaga ini masih memunculkan berbagai perdebatan, harapan besar tetap ada. Saya berharap ketiga kementerian tersebut mampu bekerja bersinergi dengan efektif dan efisien, serta mengambil langkah konkret untuk mengatasi degradasi kualitas pendidikan yang semakin mengkhawatirkan. 

Mereka harus menyadari bahwa tantangan besar di depan mata adalah meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak-anak Indonesia, yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

***

*) Oleh : Muhammad Soultan Joefrian, S.IP., Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.