TIMES MALANG, MALUKU UTARA – Setiap tahun, triliunan rupiah dialokasikan untuk program bantuan sosial (bansos). Namun, kasus salah sasaran, tumpang tindih data, hingga penerima fiktif masih sering terjadi.

Pada 7 Februari 2024, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa dari total anggaran bansos sebesar Rp 500 triliun, hanya sekitar 50% yang benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.

Sementara itu, berdasarkan catatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, potensi kerugian akibat penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran mencapai Rp 523 miliar per bulan.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah menyiapkan solusi baru: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini digadang-gadang sebagai jawaban atas berbagai permasalahan dalam distribusi bansos dengan menyediakan satu sumber data yang lebih akurat dan terintegrasi. Namun, sejauh mana DTSEN mampu menjadi solusi nyata bagi ketepatan penyaluran bansos?

DTSEN dan Integrasi Data Sosial Ekonomi

Pada 5 Februari 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Sistem ini mengintegrasikan tiga kategori utama data sosial ekonomi, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK). DTSEN juga akan diperbarui dengan data administratif lainnya dari PLN, Pertamina, dan BPJS Kesehatan guna memastikan validitas informasi penerima bansos.

Sebagai langkah validasi, DTSEN akan disinkronkan dengan data kependudukan di Dukcapil. Dengan demikian, sistem ini diharapkan menjadi data induk nasional yang mencakup seluruh penduduk Indonesia dan menjadi acuan utama dalam penyaluran bansos serta program pemberdayaan masyarakat.

DTSEN dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0% pada tahun 2026. Saat ini, tingkat kemiskinan nasional mencapai 8,57% dan ditargetkan turun di bawah 5% pada tahun 2029.

Penyaluran bansos yang tepat sasaran menjadi instrumen penting dalam mencapai target ini. Penelitian Barrientos (2019) menunjukkan bahwa bantuan sosial dapat langsung menurunkan tingkat kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, jika diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Dalam sebuah Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya strategi terpadu dalam pengentasan kemiskinan. Langkah-langkah yang direncanakan mencakup peningkatan bantuan khusus bagi masyarakat miskin ekstrem, pemberian akses bagi kelompok usia produktif, serta peningkatan keterampilan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan media massa menjadi faktor kunci dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Kesiapan DTSEN dalam Implementasi

Pada tahap awal implementasi, penyaluran bansos tahun 2025 masih akan menggunakan data DTKS, mengingat masa transisi. Namun, mulai tahap kedua dan seterusnya, DTSEN akan menjadi basis utama dalam distribusi bansos. Sebelum itu, Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi data melalui pengecekan lapangan (ground check).

Badan Pusat Statistik (BPS) turut mendukung validasi ini dengan: 1). Memberikan usulan variabel untuk verifikasi data, 2). Melatih Pendamping PKH dalam pengumpulan data sesuai konsep definisi, 3). Melakukan monitoring dan evaluasi, dan 4) Melakukan pemeringkatan ulang dari hasil verifikasi lapangan.

Presiden telah menginstruksikan dua Menteri Koordinator, sebelas menteri, tiga kepala badan (termasuk Kepala BPS), serta dua direktur utama BPJS untuk memastikan keberhasilan DTSEN.

Khususnya, BPS bertanggung jawab dalam menetapkan sumber data, mengintegrasikan data sosial ekonomi, serta menyusun dan mengelola DTSEN agar selalu akurat dan terkini.

Mampukah DTSEN Menjadi Solusi?

DTSEN menawarkan harapan baru dalam upaya memperbaiki penyaluran bansos agar lebih transparan dan tepat sasaran. Namun, tantangan tetap ada, seperti kesenjangan dalam pemutakhiran data, kendala teknis dalam integrasi sistem, serta koordinasi antarinstansi.

Jika DTSEN berhasil diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan, sistem ini berpotensi menjadi solusi jangka panjang dalam kebijakan sosial ekonomi Indonesia.

Keberhasilan DTSEN bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran untuk melaporkan perubahan kondisi sosial ekonomi, serta keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan, akan menjadi kunci keberhasilan sistem ini.

Harapan kita bersama, bansos yang lebih tepat sasaran dapat menjadi pijakan kuat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

***

*) Oleh : Ridwan Prayogi, S.Tr. Stat., Statistisi Ahli Pertama BPS Provinsi Maluku Utara.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

_______
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.