TIMES MALANG, MALANG – Inflasi sejatinya adalah gejala ekonomi yang lumrah. Ia hadir sebagai konsekuensi dari pertumbuhan, dinamika pasar, dan pergerakan permintaan–penawaran. Namun, inflasi berubah menjadi persoalan serius ketika kenaikan harga tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Di titik inilah inflasi bukan lagi sekadar angka statistik, melainkan tekanan nyata yang menggerus daya beli dan kualitas hidup rakyat.

Fenomena yang tengah kita rasakan hari ini adalah inflasi yang “diam-diam menyakitkan”. Harga kebutuhan pokok naik perlahan, biaya hidup membengkak, sementara pendapatan khususnya di sektor informal dan kelas menengah bawah cenderung stagnan. Akibatnya, masyarakat tetap bekerja keras, tetapi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup justru menyusut.

Inflasi jenis ini berbahaya karena tidak selalu menimbulkan kegaduhan, tetapi dampaknya sistemik. Ia mengikis konsumsi rumah tangga, memperlemah aktivitas ekonomi, dan pada akhirnya menahan laju pertumbuhan itu sendiri.

Secara makro, inflasi kerap disampaikan dalam satu angka nasional. Namun, di balik angka tersebut terdapat realitas yang sangat beragam. Inflasi pangan, misalnya, jauh lebih dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dibanding inflasi non-pangan. Kenaikan harga beras, minyak goreng, cabai, atau gula memiliki dampak psikologis dan ekonomi yang langsung menghantam dapur rakyat.

Bagi kelompok masyarakat dengan pendapatan pas-pasan, inflasi bukan soal “penyesuaian belanja”, melainkan soal pilihan yang semakin sempit: mengurangi kualitas makanan, menunda pendidikan, atau menekan biaya kesehatan. Di sinilah inflasi menjadi persoalan sosial, bukan semata persoalan ekonomi.

Masalahnya, kebijakan sering kali merespons inflasi secara agregat, bukan secara spesifik pada sektor yang paling menyentuh kehidupan rakyat. Padahal, inflasi pangan dan energi memiliki dampak berlipat ganda terhadap daya beli dan stabilitas sosial.

Daya beli adalah jantung pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB). Ketika daya beli melemah, mesin ekonomi nasional ikut tersendat.

Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Konsumsi menurun, usaha kecil dan menengah kehilangan pasar, produksi melambat, dan pada akhirnya lapangan kerja terancam. Ini menciptakan lingkaran yang saling mengunci: inflasi menekan daya beli, daya beli melemahkan ekonomi, ekonomi yang melemah mempersempit peluang peningkatan pendapatan.

Yang mengkhawatirkan, kondisi ini sering kali tidak langsung terlihat sebagai krisis. Ia hadir dalam bentuk pelan tapi pasti: toko yang semakin sepi, UMKM yang bertahan dengan margin tipis, dan masyarakat yang “tetap hidup” tetapi kehilangan kemampuan untuk naik kelas.

Inflasi juga memiliki wajah ketimpangan. Kelompok berpenghasilan tinggi relatif lebih mampu menyerap kenaikan harga, sementara kelas menengah dan bawah menjadi kelompok paling rentan. Kelas menengah, khususnya, berada di posisi genting: pendapatannya tidak cukup besar untuk aman dari inflasi, tetapi terlalu tinggi untuk mendapat perlindungan sosial yang memadai.

Ketika inflasi berlangsung cukup lama, kelas menengah perlahan tergelincir. Tabungan terkuras, kualitas hidup menurun, dan ruang mobilitas sosial menyempit. Dalam jangka panjang, ini berbahaya bagi stabilitas ekonomi dan politik, karena kelas menengah adalah penopang utama konsumsi, pajak, dan kohesi sosial.

Pemerintah dan otoritas moneter kerap merespons inflasi melalui kebijakan suku bunga, pengendalian pasokan, dan stabilisasi harga. Langkah ini penting, tetapi tidak selalu cukup. Menekan inflasi tanpa memulihkan daya beli ibarat menurunkan demam tanpa mengobati penyebab penyakit.

Kebijakan ekonomi perlu lebih berpihak pada pemulihan daya beli masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui penguatan upah layak, perlindungan pekerja informal, subsidi yang tepat sasaran, serta pengendalian rantai distribusi pangan agar tidak dikuasai oleh spekulan.

Selain itu, stabilisasi harga harus dibarengi dengan strategi jangka menengah untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Tanpa itu, inflasi akan terus menjadi siklus berulang yang menghantam kelompok yang sama.

Sudah saatnya daya beli dijadikan indikator utama keberhasilan kebijakan ekonomi, bukan sekadar angka inflasi atau pertumbuhan PDB. Ekonomi yang sehat bukan hanya ekonomi yang stabil secara statistik, tetapi ekonomi yang memberi ruang hidup layak bagi warganya.

Jika inflasi terus naik sementara daya beli tetap lesu, maka pertumbuhan hanya akan dinikmati segelintir kelompok. Pada akhirnya, ketimpangan melebar dan kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi melemah.

Inflasi memang tidak bisa dihindari, tetapi penderitaan akibat inflasi bisa dikurangi. Di sinilah negara diuji: apakah kebijakan ekonomi benar-benar hadir untuk menjaga keseimbangan angka, atau untuk melindungi kehidupan nyata rakyat di meja makan mereka.

Karena pada akhirnya, ekonomi bukan soal grafik dan indeks semata, melainkan soal kemampuan manusia untuk hidup dengan martabat di tengah harga yang terus naik. (*)

***

*) Oleh : Ferry Hamid, Peraih Anugerah Tokoh Pemuda Inspiratif ATI 2024 TIMES Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.