TIMES MALANG, JAKARTA – Mega korupsi di Indonesia menjadi fenomena yang semakin mencengangkan, dengan kerugian negara yang mencapai angka triliunan rupiah. Istilah "mega korupsi" merujuk pada praktik korupsi berskala besar yang melibatkan jumlah uang negara yang sangat besar.

Seringkali pula melibatkan pejabat elit negara, oknum apparat penegak hukum hingga petinggi perusahaan multi-nasional yang terlibat dalam proyek-proyek besar pemerintah. Mega korupsi tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak besar terhadap perekonomian negara yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Korupsi semacam ini terjadi melalui berbagai modus kejahatan seperti penyalahgunaan anggaran dan/asset negara, penggelapan dana, jual beli perizinan, pencucian uang, proyek fiktif pengadaan, hingga mark-up harga dalam proyek-proyek besar. Kerugian negara akibat mega korupsi yang mencapai ratusan triliun rupiah, seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Fenomena ini menunjukkan betapa besar ancaman korupsi terhadap stabilitas dan kemajuan Indonesia. Kasus mega korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerugian negara yang luar biasa besar, menciptakan dampak yang sangat merugikan perekonomian dan pembangunan nasional.

Beberapa kasus paling mencolok antara lain korupsi di PT Pertamina yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 968,5 triliun, melalui penyalahgunaan subsidi dan impor BBM. Diikuti oleh kasus korupsi PT Timah yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 300 triliun akibat tata niaga timah yang tidak transparan.

Kasus BLBI juga menyisakan kerugian sebesar Rp 138 triliun setelah dana bantuan likuiditas tidak dikembalikan. Sementara itu, penyerobotan lahan PT Duta Palma Group menambah daftar panjang dengan kerugian Rp 78 triliun.

Selain itu, kasus-kasus seperti korupsi di PT Asabri, PT Jiwasraya, dan proyek BTS 4G turut memperburuk citra korupsi di Indonesia dengan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. Semua ini menunjukkan betapa sistem pengawasan dan penegakan hukum perlu diperbaiki untuk mencegah kerugian lebih besar lagi.

Dampak Ekonomi dan Kepercayaan Masyarakat

Fenomena mega korupsi di Indonesia tidak hanya merugikan negara dalam hal kerugian finansial, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat.

Dampak ekonomi dari korupsi berskala besar ini sangat kompleks dan merusak berbagai sektor. Pertama, kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah mengurangi dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Alih-alih digunakan untuk memperbaiki kondisi jalan, membangun rumah sakit, atau mendanai program pendidikan, uang negara justru mengalir ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu saja memperburuk ketimpangan sosial dan memperlambat kemajuan ekonomi.

Lebih jauh lagi, mega korupsi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat. Investor, baik domestik maupun asing, menjadi ragu untuk berinvestasi di Indonesia jika mereka merasa bahwa ada potensi besar untuk terjebak dalam praktik-praktik korupsi.

Ketidakpastian hukum yang timbul akibat korupsi juga mempersulit proses perizinan dan pengadaan proyek, sehingga memperburuk daya saing ekonomi Indonesia di mata dunia internasional.

Di sisi lain, dampak terbesar dari fenomena mega korupsi adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara.

Ketika kasus-kasus korupsi besar terus terungkap, masyarakat mulai merasa bahwa aparat penegak hukum dan pejabat negara tidak mampu melindungi kepentingan mereka. Hal ini menciptakan rasa frustrasi, yang dapat berujung pada ketidakstabilan sosial dan politik.

Kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan yang adil dan bersih semakin berkurang, dan ini berdampak pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Masyarakat menjadi apatis, tidak lagi percaya bahwa perubahan positif bisa tercapai melalui sistem yang ada.

Fenomena mega korupsi ini mengingatkan kita bahwa untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, Indonesia harus memiliki komitmen yang lebih kuat untuk memberantas korupsi di semua lini. Tanpa langkah konkret dan perubahan sistemik, negara ini akan terus kehilangan potensi besar yang dapat digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat.

Mega korupsi di Indonesia tidak terjadi begitu saja, melainkan dipicu oleh sejumlah faktor struktural dan sistemik yang memungkinkan praktik korupsi berkembang pesat. Salah satu faktor utama adalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum.

Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara untuk melakukan kontrol yang efektif terhadap penggunaan anggaran negara membuka celah bagi oknum untuk menyalahgunakan wewenangnya. Selain itu, adanya budaya impunitas yang melekat pada sebagian pejabat publik, di mana mereka merasa aman dari sanksi hukum, turut memperburuk situasi.

Faktor lain yang mendukung adalah ketergantungan pada birokrasi yang rumit dan tidak transparan, yang memudahkan praktik suap dan kolusi dalam pengadaan proyek besar.

Pentingnya Reformasi Penegakan Hukum Secara Sistemik

Untuk mengatasi dan mencegah terulangnya mega korupsi, Indonesia perlu melakukan reformasi sistemik terutama dalam 2 (dua) hal:

Pertama, sistem pengawasan harus diperkuat dengan menggunakan teknologi yang transparan, seperti e-government, untuk memantau penggunaan anggaran dan proyek-proyek besar secara real-time.

Kedua, penegakan hukum harus lebih tegas dan tidak pandang bulu, dengan memastikan bahwa setiap pelaku korupsi, tanpa terkecuali, dihukum setimpal.

Untuk memperketat pengawasan, pemerintah perlu memperkenalkan sistem transparansi yang lebih ketat, baik di level pusat maupun daerah. Penggunaan teknologi seperti e-government yang memungkinkan pemantauan anggaran dan proyek secara real-time dapat meminimalisir penyalahgunaan dana.

Selain itu, sistem pelaporan online dan partisipasi publik juga harus diperkuat agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi jalannya proyek-proyek besar.

Pengawasan yang melibatkan banyak pihak juga akan menciptakan rasa saling memeriksa, sehingga tindakan korupsi bisa lebih cepat terdeteksi. Di sisi penegakan hukum, sangat penting untuk menerapkan sanksi yang lebih berat dan tegas, sehingga menciptakan efek jera yang mendalam.

Hukuman penjara yang lama, denda yang sangat besar, bahkan perampasan harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah harus menjadi bagian dari konsekuensi yang harus dihadapi para pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Hal tersebut akan membuat siapapun, dari pejabat hingga pengusaha, berpikir dua kali sebelum terlibat dalam praktik korupsi.

Masyarakat harus yakin bahwa tidak ada tempat bagi siapa pun yang merusak negara dengan menyalahgunakan wewenang atau mengambil hak orang lain. Penegakan hukum yang tidak pandang bulu akan memberikan pesan kuat bahwa Indonesia serius dalam memberantas mega korupsi dan membangun sistem yang bersih dan transparan.

Untuk mengatasi fenomena mega korupsi yang telah merugikan negara dalam skala triliunan rupiah, reformasi sistemik dalam pengawasan dan penegakan hukum sangat diperlukan. Penguatan pengawasan dengan teknologi yang transparan, seperti e-government, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proyek besar dapat membantu meminimalisir penyalahgunaan dana negara.

Di sisi penegakan hukum, penerapan sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu, seperti hukuman penjara yang lama dan perampasan harta kekayaan, akan menciptakan efek jera.

Untuk mengatasi mega korupsi yang merugikan negara dalam skala besar, dibutuhkan kolaborasi yang solid antara penegak hukum yang berintegritas, kesepakatan dari seluruh pihak terkait, serta dukungan penuh dari masyarakat. Selain itu, regulasi yang tegas dan memadai menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi terus berkembang.

Jika langkah-langkah ini diterapkan secara konsisten, para pelaku korupsi akan berpikir dua kali sebelum merusak negara demi kepentingan pribadi. Hanya dengan tekad yang kuat dan sistem yang transparan, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih adil, makmur, dan bebas dari korupsi.

***

*) Oleh : Syafiqurrohman, Asisten Ombudsman Republik Indonesia dan Direktur LKBH DPD KNPI DKI Jakarta.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.