TIMES MALANG, MALANG – Kota Malang kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat Jawa Timur. Meraih Juara II kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dengan transaksi terbesar dalam E-Purchasing Awards 2025, kota ini menegaskan diri sebagai salah satu daerah yang paling progresif dalam mendorong transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis digital. 

Dengan total transaksi mencapai Rp35 miliar dalam satu tahun melalui platform Jatim Bejo, Malang bukan hanya sekadar mengikuti arus digitalisasi tetapi benar-benar memanfaatkannya untuk memperkuat ekosistem UMKM lokal.

Namun di balik angka dan penghargaan, terdapat pertanyaan yang lebih substantif: apakah digitalisasi pengadaan di pemerintah daerah benar-benar menjadi instrumen reformasi yang mengubah tata kelola, atau hanya menjadi ritus administratif yang dipuja dalam panggung seremonial? 

Kota Malang, melalui capaian ini, tampaknya mulai menunjukkan arah bahwa digitalisasi bukan sekadar instrumen compliance, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi yang bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Pertama, prestasi E-Purchasing Kota Malang menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi dapat menjadi pintu masuk pemberantasan praktik pengadaan yang selama ini rawan disusupi moral hazard. Pengadaan merupakan sektor yang paling rentan terhadap permainan harga, proyek “titipan”, hingga pola transaksional antara vendor dan pejabat pengadaan. 

Melalui Jatim Bejo, seluruh proses terekam, terstandar, dan dapat dipantau. Tidak ada lagi ruang gelap bagi negosiasi yang tak tercatat. Transparansi yang meningkat bukan hanya mengurangi potensi penyimpangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan itu sendiri.

Kedua, capaian ini menunjukkan keberhasilan Kota Malang dalam menjadikan digitalisasi sebagai sarana pemberdayaan UMKM. Selama ini UMKM sering tersisih dari proses pengadaan karena dianggap tidak kompetitif, tidak memenuhi spesifikasi, atau kalah dalam permainan kurva harga. 

Dengan platform Jatim Bejo, UMKM mendapatkan panggung yang lebih setara. Mereka dapat memasarkan produk secara langsung ke pemerintah daerah tanpa birokrasi yang berbelit. 

Dalam konteks ekonomi lokal, Rp35 miliar bukan sekadar angka; itu adalah perputaran uang yang menghidupkan produsen lokal, meningkatkan kapasitas usaha, dan memperkuat daya tahan ekonomi di tingkat akar rumput.

Ketiga, digitalisasi pengadaan menciptakan pola kerja baru bagi birokrasi. Pegawai pengadaan tidak lagi bekerja dengan paradigma manual yang melelahkan dan rentan kesalahan, melainkan dengan sistem yang lebih ringkas, akuntabel, dan cepat ditelusuri. 

Ini bukan hanya efisiensi, tetapi juga edukasi budaya kerja baru: birokrasi yang berbasis data, bukan basa-basi; berbasis sistem, bukan “hubungan”; berbasis prosedur, bukan personalisasi kekuasaan. Jika budaya ini terus dirawat, Kota Malang berpeluang menjadi contoh nasional tentang bagaimana transformasi digital di sektor publik seharusnya dijalankan.

Namun, di balik prestasi ini, ada pekerjaan rumah yang tidak boleh diabaikan. Pertama, digitalisasi hanya efektif jika inklusif. Tidak semua UMKM memiliki literasi digital memadai untuk memaksimalkan platform Jatim Bejo. 

Pemerintah Kota perlu memastikan adanya pendampingan, pelatihan, dan pemberian akses teknologi yang memadai. Jangan sampai platform digital hanya dinikmati oleh sebagian UMKM yang sudah mapan dan melek teknologi, sementara pelaku usaha tradisional kembali tertinggal.

Kedua, digitalisasi tidak boleh berhenti pada pengadaan. Ia harus menjadi mesin transformasi di sektor layanan publik lainnya perizinan, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Kota Malang sudah memulai langkah yang tepat; kini tantangannya adalah memastikan transformasi itu menyeluruh, bukan parsial.

Ketiga, keberhasilan dalam E-Purchasing harus diiringi dengan penguatan regulasi dan pengawasan. Sistem digital tetap bisa dimanipulasi jika manajemen datanya lemah atau jika pengawasan internal tidak diperkuat. 

Kita tidak boleh terjebak pada keyakinan bahwa teknologi otomatis menyelesaikan masalah birokrasi; teknologi hanyalah alat, dan integritas manusialah yang menentukan apakah alat itu bekerja untuk publik atau untuk kepentingan tertentu.

Prestasi Juara II E-Purchasing bukan sekadar indikator keberhasilan administratif. Ia adalah cermin bahwa Kota Malang sedang bergerak menuju tata kelola pemerintahan modern lebih terbuka, lebih bersih, lebih akuntabel. 

Dalam lanskap Jawa Timur, Malang kini berdiri sebagai salah satu daerah yang mampu melihat digitalisasi sebagai peluang, bukan beban. Sebuah visi yang layak diapresiasi, sekaligus dijadikan standar bagi daerah lain.

Penghargaan bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana Rp35 miliar transaksi digital itu menggerakkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kepercayaan publik, dan memantapkan posisi Kota Malang sebagai kota cerdas yang tidak hanya bicara konsep, tetapi menghadirkan dampak nyata.

Kota Malang telah memulai langkahnya. Kini tinggal memastikan langkah itu tidak berhenti di panggung penghargaan, tetapi terus berjalan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih transparan, ekonomi UMKM yang lebih kuat, dan tata kelola yang benar-benar berpihak pada publik. (*)

***

*) Oleh : Andriyady, SP., Penulis dan Pengamat Sosial Politik.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.