TIMES MALANG, SUMENEP – Di tengah hiruk pikuk perkembangan zaman dan modernisasi yang begitu pesat, peran seorang kiai kampung semakin terpinggirkan. Meskipun kontribusinya terhadap masyarakat sangat besar, keberadaan mereka sering kali terlupakan dalam perencanaan pembangunan. 

Kiai kampung bukan hanya sekadar pemimpin dalam urusan agama, tetapi juga menjadi penyeimbang sosial yang merawat keharmonisan di tingkat akar rumput. Namun, meskipun memiliki pengaruh besar, mereka seringkali menghadapi tantangan berat, termasuk masalah ekonomi dan terbatasnya dukungan dari pemerintah.

Pelemahan terhadap peran kiai kampung menjadi isu yang patut mendapat perhatian serius. Di banyak daerah, kiai kampung berperan sebagai figur yang menyatukan berbagai elemen masyarakat, menjaga nilai moral, dan menjadi penengah dalam konflik sosial. 

Sayangnya, meskipun pengaruhnya besar, mereka sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang layak, baik dari segi penghargaan maupun dukungan finansial. 

Untuk itu, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kiai kampung sebagai bagian integral dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis.

Peran kiai kampung dalam masyarakat Indonesia sudah dikenal sejak lama, terutama di pedesaan, sebagai pemimpin agama dan sekaligus tokoh yang sangat dihormati. Mereka bukan hanya bertugas memimpin pengajian atau mengajarkan ajaran agama, tetapi juga sering menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat sekitar. 

Kiai kampung adalah sosok yang dekat dengan warganya, yang memahami segala dinamika sosial yang ada. Dalam banyak hal, mereka adalah figur yang mampu menyatukan perbedaan, meredakan ketegangan, dan memperkuat ikatan sosial antar warga.

Namun, meskipun peran kiai kampung sangat vital, mereka kerap kali terabaikan. Salah satu tantangan besar yang mereka hadapi adalah masalah ekonomi. Banyak kiai kampung yang mengabdikan dirinya tanpa adanya insentif atau gaji tetap. 

Mereka tidak jarang harus mengandalkan sumbangan sukarela dari masyarakat yang terbatas, sementara beban pekerjaan mereka sangat berat. Mereka harus menjaga kestabilan sosial, memberikan bimbingan moral, dan melayani kebutuhan spiritual warga, tanpa adanya jaminan finansial yang layak.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh minimnya dukungan dari pemerintah. Padahal, kiai kampung memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat tatanan sosial dan moral di tingkat lokal. Pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, seharusnya memberikan perhatian lebih kepada mereka. 

Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memberikan insentif atau gaji tetap kepada kiai kampung, agar mereka tidak terbebani oleh masalah ekonomi dan bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas mereka.

Selain itu, dukungan terhadap fasilitas keagamaan seperti langgar, musholla, atau pesantren yang dikelola oleh kiai kampung juga sangat diperlukan. Pemerintah dapat menyediakan bantuan untuk pengembangan sarana prasarana keagamaan ini.

Sehingga kiai kampung memiliki ruang yang lebih baik untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam membimbing umat. Dengan fasilitas yang memadai, mereka juga akan lebih efektif dalam menjalankan peranannya sebagai penjaga moralitas dan sosial.

Lebih dari itu, perhatian yang diberikan oleh pemerintah akan menguatkan posisi kiai kampung sebagai garda terdepan dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan beradab. Kiai kampung, dengan segala ketulusan dan pengabdiannya, berhak mendapatkan dukungan agar mereka dapat terus memainkan peran penting dalam menjaga keberagaman, perdamaian, dan kesejahteraan di tingkat desa.

Dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah, kiai kampung akan semakin mampu mengoptimalkan perannya dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Mereka akan menjadi motor penggerak dalam menjaga nilai-nilai agama dan sosial, serta menjaga keharmonisan antar warga. 

Ini adalah investasi yang sangat penting dalam menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan penuh dengan rasa saling menghargai.

***

*) Oleh : Moh. Farhan Aziz, S.AP., Pemuda asal Sumenep, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DPD LIRA Kota Malang.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.