TIMES MALANG, YOGYAKARTA – Kebijakan Pemerintah Presiden Probowa Subianto terhadap pemotongan anggaran atau efisiensi anggaran mencapai 44 miliar dollar AS atau setara Rp 750 triliun pada 100 hari kepemimpinannya dalam membiayai Makan Bergizi Gratis. Pemerintah mesti rasional mengambil kebijakan pemotongan anggaran memiliki ouput kesejahteraan masyarakat.

Rencana efisiensi anggaran tersebut diumumkan Prabowo disaat melakukan pidato acara Hut Ke-17 Partai Gerindra di Sentul Internasional Covensional Center (SICC), Bogor Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Penyampaiannya terhadap efisiensi anggaran dilakukan tiga putaran.

Pertama penghematan dari pos bagian anggaran negara yakni sebesar Rp 300 triliun.

Kedua, pemotongan anggaran diseluruh kementrian dan Lembaga (K/L) sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 yakni sebesar Rp 308 triliun.

Ketiga, tambahan penerimaan yang disaar pada dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang telah ditargetkan mencapai Rp 300 triliun tahun 2025 (Compas. Id, 2025).

Pemotongan anggaran dari kementrian dan lembaga akan dikembalikan sebagian untuk melanjutkan programnya. Pemotongan anggaran dilakukan oleh kabinet merah putih ini diharapkan terbentuk output yang baik bagi masyarakat Indonesia. Meskipun pemangkasan anggaran ini tidak semua kementrian dan lembaga.

Sebaliknya tidak menjadi masalah berkepanjangan bagi masyarakat. Karena ingin mencapai tujuan program makan bergiji gratis. Kita juga mesti rasional untuk melihat kebijaksanaan humanisnya agar tidak sengsaran bagi masyarakat Indonesia.   

Pembelajaran Dari Negara Lain

Banyak negara yang melakukan pemangkasan atau efisiensi anggaran dan meningkatkan efisiensi birokrasi tanpa memotong perkembangan ekonomi atau pelayanan publik. Diantaranya Swedia dan Jerman. Swedia melakukan reformasi anggaran dan efisiensi birokrasi kepemerintahan dengan pijakan fiskal ketat.

Termasuk output batasan anggaran pengeluaran pemerintah yang memastikan tidak mengalami defisit pertumbuhan anggara, serta mengambil alternatif untuk meminimalisir jumlah pegawai kepemerintahan, mendigitalisasi layanan public pemerintah yang substansi dan mengimplementasi prinsip Value for Money terhadap output negara.

Hal ini membuat Swedia menghasilkan output utama mengurangi rasio utang terhadap PDB dari 70 persen menjadi sekitar 35 persen dalam kurun waktu 20 tahun.

Pelajaran dari keberhasilan Swedia bagi Indonesia adalah: pemangkasan anggaran harus disertai kerangka fiskal yang disiplin dan berbasis data, serta dukungan digitalisasi layanan dapat mengurangi biaya operasional birokrasi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.

Jerman melakukan Schuldenbremse atau rem utang, dengan mengadopsi Schuldenbremse (Debt Brake) pada tahun 2009 yaitu kebijakan yang membatasi defisit anggaran pemerintah tidak lebih dari 0,35 persen dari PDB.

Selain itu, Pemerintah juga memangkas anggaran dengan menutup kementerian yang kurang efektif, meninjau ulang program subsidi, dan memprivatisasi beberapa perusahaan milik negara yang tidak strategis, dan fokus besar diberikan pada otonomi daerah, sehingga layanan birokrasi lebih cepat dan murah (Antara, 2025).

Pelajaran yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia, disamping melakukan efisiensi anggaran, tetapi serius untuk meninjau kembali output anggaran untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memberikan sikap otonomi pemerintah dan daerah untuk melakukan perbaikan dalam tubuh pemerintah dengan value kepastian.

Tanpa membebankan pemerintah pusat secara kompleks. Karena nilai yang dibangun bukan hanya efisiensi anggaran akan tetapi efisiensi logis pemerintah daerah maupun nasional yang sistematis.

Tinjauan Kritis Nilai Efisiensi

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Prabowo merupakan upaya untuk pemanfaatan dalam pembiayaan makanan bergizi gratis (MBG). Di APBN 2025, program MBG sudah menghasilkan anggaran yakni sebesar Rp 71 triliun disamping itu disunatkan secara tipis menjadi Rp 70,8 triliun (Agnes Theodora, 2025).

Kendati pemangkasan anggaran ini didalilkan untuk memperbaiki segala tata kelola masyarakat, tidak menutup kemungkinan sebuah rekayasa sosial, agar masyarakat tidak ricuh dengan dinamika efesiensi anggaran tersebut.

Salah satu ekono Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin (2025), menyatakan agar pemerintah serius menggunakan hasil efisiensi anggaran untuk kepentingan masyarakat, ”Efisiensi APBN ide bagus, disamping itu perlu pengaturan matang ia tidak akan memberi dampak yang maksimal, bahkan bisa sebaliknya”.

Setidaknya kebijaksanaan seorang pemimpin tidak hanya berfokus pada program MBG dan mengorbankan program lainya yang cukup penting, outputnya kualitas manusia semakin membaik. Idealnya memilih yang efektif antaran pendanaan MBG dan anggaran lainya, salah satunya model negara lainya.

Eskalasi MBG tidak usah terlalu memaksa dalam pemotongan anggaran, karena jika memaksakan anggaran 170 triliun untuk MBG tahun 2025, itu agak ganas dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran pemerintah kabinet merah putih Prabowo Subianto.  

Program MBG sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga kondisi gizi anak-anak tidak mengalami defisit, dan memacu terjadinya penyakit stunting bagi anak-anak bangsa Indonesia, sehingga cukup tepat pemerintah menjalankan programnya.

Disamping itu, cukup rasional bila pemerintah tidak menjadikan ini sebagai patologi sosial. Pemaksaan terhadap tujuan ambisius mendorong program tersebut tidak tercapai dengan baik.

***

*) Oleh : Anjasmara, Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Pangan Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.