TIMES MALANG, MALANG – Indonesia kerap tampil sebagai etalase kekayaan. Alamnya dipuja, lautnya dielu-elukan, hutannya dijadikan slogan, dan perut buminya dipromosikan sebagai karpet merah investasi. Di panggung global, kita berdiri dengan dada dibusungkan: negeri zamrud khatulistiwa, tanah surga, bangsa besar dengan sumber daya tak terhingga. Namun di balik sorak-sorai itu, ada ironi yang tak pernah selesai rakyatnya masih berjuang mengamankan nasi di meja makan, sementara kekayaannya terus berpindah tangan.

Inilah wajah Indonesia Gimik. Sebuah negeri yang lebih sibuk memamerkan potensi ketimbang mengelola kenyataan. Kekayaan alam dijadikan bahan pidato, tetapi kemiskinan tetap menjadi warisan lintas generasi. Kita kaya di brosur, miskin di dapur. Kita berdaulat di baliho, tapi rapuh di lapangan.

Gimik pertama terletak pada cara kita memaknai kekayaan. Alam diperlakukan seperti etalase pameran: indah untuk dilihat, tapi bukan untuk dimiliki rakyatnya. Tambang dibuka, hutan ditebang, laut dikeruk semuanya atas nama pembangunan dan investasi. Namun pertanyaannya sederhana: pembangunan untuk siapa? 

Ketika desa di sekitar tambang tetap miskin, nelayan kehilangan ruang hidup, dan petani bergeser menjadi buruh kasar di tanahnya sendiri, maka pembangunan tak lebih dari panggung sandiwara yang meminggirkan aktor utamanya: rakyat.

Indonesia seolah bangga menjadi negara kaya sumber daya, tetapi lupa membangun kemampuan mengelolanya. Kita pandai menjual, tetapi gagap mengolah. Bahan mentah diekspor, lalu produk jadi kita impor dengan harga berlipat. Kita seperti petani yang menjual padi murah, lalu membeli nasi mahal. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kegagalan paradigma—bahwa ekonomi nasional masih bertumpu pada eksploitasi, bukan kemandirian.

Gimik berikutnya adalah kebijakan yang gemar tampil heroik, tapi minim keberlanjutan. Program datang silih berganti, jargon berubah tiap periode, tetapi akar masalah tetap tak disentuh. Alam dipoles sebagai komoditas strategis, namun pendidikan lingkungan diabaikan. Hilirisasi digaungkan, tetapi industri lokal dibiarkan rapuh. Negara sibuk memotong pita, sementara rakyat sibuk menambal luka.

Ironisnya, kekayaan alam justru sering menjadi sumber konflik dan ketimpangan. Di banyak daerah, kehadiran proyek besar bukan membawa kesejahteraan, melainkan ketegangan sosial. Tanah ulayat tergerus, ruang hidup menyempit, dan masyarakat lokal dipaksa beradaptasi dengan sistem yang tak mereka rancang. Negara hadir dengan seragam rapi, tetapi keadilan sering tertinggal di belakang.

Indonesia juga gemar mengutip data makro: pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, cadangan mineral. Namun data mikro—tentang anak putus sekolah di daerah tambang, tentang ibu yang kesulitan air bersih di sekitar kawasan industri—jarang menjadi headline. Kita lebih percaya angka ketimbang cerita manusia. Padahal di sanalah ukuran sejati kemajuan diuji.

Lebih jauh, gimik ini diperparah oleh budaya politik yang menjadikan kekayaan alam sebagai alat legitimasi kekuasaan. Siapa menguasai sumber daya, ia menguasai panggung. Kebijakan kerap lahir dari kompromi elite, bukan aspirasi publik. Alam dijadikan jaminan transaksi politik, sementara rakyat menjadi penonton yang hanya kebagian debu pembangunan.

Namun, menyebut Indonesia gimik bukan berarti pesimistis. Kritik ini justru lahir dari harapan. Negeri ini memiliki segalanya untuk menjadi besar secara bermartabat: sumber daya alam, bonus demografi, dan kekayaan budaya. Yang kurang bukan potensi, melainkan keberanian untuk mengelola dengan adil dan berpihak.

Kita membutuhkan pergeseran cara pandang. Alam bukan sekadar komoditas, melainkan amanah. Kekayaan bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk didistribusikan. Pembangunan bukan soal cepat dan besar, melainkan tepat dan berkeadilan. Negara harus berhenti menjadi makelar sumber daya, dan mulai menjadi pengelola yang bertanggung jawab.

Indonesia tidak miskin. Yang sering miskin adalah keberanian politik dan keteguhan moral dalam mengelola kekayaan. Selama alam hanya dijadikan gimik kebesaran, selama kebijakan lebih sibuk membangun citra ketimbang dampak, maka paradoks negeri kaya tapi rakyatnya susah akan terus berulang.

Sudah saatnya kita berhenti kagum pada poster kekayaan sendiri. Yang dibutuhkan bukan lagi slogan “negara kaya raya”, melainkan kerja sunyi membangun tata kelola yang jujur dan berpihak. Sebab negeri ini tidak butuh lebih banyak gimik, ia butuh keberanian untuk jujur pada kenyataan, dan tekad untuk mengubahnya. (*)

***

*) Oleh : Thaifur Rasyid, S.H., M.H., Praktisi Hukum.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.