TIMES MALANG, SUMATERA – Indonesia memiliki potensi untuk berkembang menjadi sebuah demokrasi yang kuat dan stabil dengan pemerintahan yang efisien, dan ini hanya dapat dicapai melalui peran aktif dan kuat dari masyarakat sipil. Dengan keterlibatan dan partisipasi yang berarti dari warga negara, Indonesia dapat memajukan negara ini dalam berbagai aspek.
Masyarakat sipil yang kuat berperan sebagai penjaga demokrasi. Memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab, transparan, dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Mereka dapat memantau tindakan pemerintah, mengawasi proses politik, dan berperan sebagai suara yang memperjuangkan hak-hak warga negara.
Selain itu, masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mendorong tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Mereka dapat memperjuangkan anti-korupsi, mempromosikan akuntabilitas, dan mendorong kebijakan publik yang berkeadilan. Dengan keterlibatan aktif, mereka dapat membantu memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara efisien dan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, masyarakat sipil juga berperan dalam mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia. Mereka dapat memobilisasi dukungan untuk berbagai isu penting seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, kesehatan, dan pendidikan. Dengan begitu, mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap perkembangan negara.
Jadi, penting untuk diingat bahwa masyarakat sipil yang kuat adalah elemen kunci dalam membangun demokrasi yang terkonsolidasi dan pemerintahan yang baik di Indonesia. Dengan keterlibatan aktif dan kesadaran masyarakat, negara ini dapat mencapai potensinya dan pemerintah yang memegang kuasa sadar untuk terus memajukan kesejahteraan rakyatnya.
Demokrasi Indonesia Pernah Mendapat Pujian
Sistem demokrasi di Indonesia telah mendapat pujian dari berbagai lembaga pemantau dan advokasi demokrasi internasional sebagai "demokrasi penuh" karena adanya masyarakat sipil yang aktif, berdinamika, dan penuh semangat.
Ini berarti bahwa demokrasi di Indonesia dianggap berhasil dan lengkap karena masyarakat sipil, yaitu warga negara yang terorganisir di luar pemerintahan, berperan secara aktif dalam proses politik dan pemerintahan.
Masyarakat sipil yang hidup dan dinamis ini berkontribusi pada keberhasilan demokrasi dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Memantau tindakan pemerintah, dan mengawasi proses politik.
Masyarakat sipil yang bersemangat juga berperan sebagai advokat untuk berbagai isu dan masalah penting di negara ini, seperti hak asasi manusia, lingkungan, pemberantasan korupsi, dan kesejahteraan masyarakat. Mereka berjuang untuk hak-hak warga negara, mempromosikan akuntabilitas pemerintah, dan mendorong kebijakan yang berkeadilan.
Keberadaan masyarakat sipil yang kuat dan aktif merupakan indikator positif bagi kualitas demokrasi suatu negara. Ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki suara yang kuat dalam pengambilan keputusan politik dan dapat mempengaruhi arah perkembangan negara.
Dengan adanya masyarakat sipil yang berperan aktif, Indonesia dapat menjaga dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, termasuk partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik.
Masyarakat Sipil Hari Ini
Masyarakat sipil juga harus menghadapi tantangan dari "koalisi politik" yang seringkali lebih mengutamakan kepentingan politik mereka daripada kepentingan umum. Menghadapi fenomena ini, masyarakat sipil sering merasa tidak memiliki banyak kekuatan.
Dalam menghadapi situasi yang tidak kondusif ini, revitalisasi masyarakat sipil menjadi sangat penting. Tanpa usaha untuk memulihkan peran dan pengaruh masyarakat sipil, masa depan demokrasi dan bahkan masa depan bangsa Indonesia akan menjadi taruhan yang mahal.
Namun, ada kemauan yang cukup kuat di kalangan masyarakat untuk membangkitkan kembali peran masyarakat sipil. Hasil survei dari Kompas menemukan bahwa dua pertiga responden dari kelompok usia 17-30 tahun dan juga kelompok usia 31-40 tahun bersedia terlibat dalam gerakan masyarakat sipil.
Dengan kata lain, ada dorongan yang kuat untuk menghidupkan kembali peran masyarakat sipil sebagai agen perubahan yang aktif dalam proses politik dan pemerintahan. Masyarakat sipil memiliki potensi besar untuk memengaruhi kebijakan, mengawasi tindakan pemerintah, dan membawa isu-isu penting ke perhatian publik. Dengan mendukung dan memfasilitasi partisipasi masyarakat sipil, kita dapat memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap hidup dan sehat.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung dan memfasilitasi peran masyarakat sipil, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi mereka dalam pembangunan negara. Revitalisasi masyarakat sipil dapat menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kepentingan umum diutamakan dalam proses politik, bahkan di tengah pengaruh "koalisi politik" yang seringkali bersifat partikularistik.
***
*) Oleh: Ahmad Muhajir, M.Hum, Dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
Pewarta | : |
Editor | : Hainorrahman |