TIMES MALANG, MALANG – Sebanyak 83 Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Kota Malang, Jawa Timur, masih menghadapi tantangan besar dalam menarik minat calon siswa baru. Persaingan dengan SMP negeri yang lebih diminati masyarakat membuat sekolah swasta perlu berbenah, terutama dalam hal peningkatan kualitas dan daya saing.
Berdasarkan data yang dihimpun dari laman daftarsekolah.net, dari total 83 SMP swasta yang ada di Kota Malang, sebanyak 29 sekolah (34,94%) telah mengantongi akreditasi A. Sementara itu, 39 sekolah (46,99%) berakreditasi B, dan 7 sekolah (8,43%) berakreditasi C. Sisanya, sekitar 6,02% sekolah belum terakreditasi.
Jika ditinjau dari aspek standarisasi, hanya 1 sekolah (1,20%) yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2000, dan 2 sekolah (2,41%) mengantongi sertifikasi ISO 9001:2008. Mayoritas sekolah, yakni 96,39%, belum memiliki sertifikasi standar manajemen mutu tersebut.
Distribusi sekolah swasta juga menunjukkan konsentrasi yang berbeda di tiap kecamatan. Kecamatan Klojen mencatatkan jumlah terbanyak dengan 19 sekolah, terdiri dari 13 sekolah berakreditasi A, 4 sekolah B, dan 2 sekolah C. Dua sekolah di wilayah ini juga sudah tersertifikasi ISO.
Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru masing-masing memiliki 17 sekolah. Di Blimbing, hanya 5 sekolah yang mengantongi akreditasi A, sementara Lowokwaru sedikit lebih unggul dengan 6 sekolah berakreditasi A.
Sukun memiliki 15 sekolah swasta, sedangkan Kedungkandang memiliki 12 sekolah. Di dua wilayah ini, tidak ada satu pun sekolah yang memiliki sertifikasi ISO, dan sebagian besar masih berada pada level akreditasi B.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyoroti rendahnya jumlah siswa yang mendaftar ke SMP swasta, termasuk melalui jalur domisili dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
“Sekolah swasta perlu terus meningkatkan kualitas pendidikannya agar mampu bersaing dan tidak tergusur oleh sekolah negeri,” tegas Amithya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, Dinas Pendidikan, dan lembaga pendidikan swasta dalam memberikan pelatihan tenaga pendidik, perbaikan sarana-prasarana, serta penguatan kurikulum berbasis kebutuhan zaman.
Sebelumnya, Disdikbud Kota Malang mencatat bahwa dalam jalur domisili SPMB 2025 yang digelar pada 5–6 Juli, hanya 39 siswa yang mendaftar ke SMP swasta melalui SPMB yang mereka sediakan, bersama dengan SMP Negeri. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan total pendaftar secara keseluruhan. Pihak dinas pun menyatakan akan mengevaluasi mekanisme tersebut untuk menentukan keikutsertaan SMP swasta dalam skema SPMB tahun depan. (*)
Pewarta | : Achmad Fikyansyah |
Editor | : Ferry Agusta Satrio |