TIMES MALANG, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul (Pemkab Bantul) memperketat pengawasan terhadap ternak yang masuk ke wilayahnya dengan mewajibkan setiap hewan ternak dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan (SKK) dari daerah asal.

Antisipasi ini guna mencegah terjadinya kasus antraks seperti yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan, terutama menjelang Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul, Joko Waluyo, menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim pengawas untuk memastikan setiap ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan bebas dari antraks.

“Kalau tidak ada SKK, kami periksa. Kalau ada pun tetap kami cek ulang. Jika ditemukan indikasi antraks, ternak tidak kami izinkan masuk ke Bantul,” ujarnya, Senin (14/4/2025).

Ia menyebut pengawasan juga dilakukan di pasar hewan, tempat penampungan ternak, hingga rumah potong hewan, termasuk pemotongan yang dilakukan di rumah warga.

Petugas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) turut dilibatkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama agar tidak membeli ternak dari daerah yang sudah terdampak antraks seperti Gunungkidul.

“Gunungkidul hampir tiap tahun ada kasus antraks. Kami di Bantul harus waspada. Semoga penyakit ini tidak sampai masuk ke wilayah kami,” ungkap Joko.

Pengawasan ini akan terus dilakukan hingga Hari Raya Idul Adha. Pemkab Bantul mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memastikan hewan kurban yang dibeli benar-benar sehat dan memiliki dokumen kesehatan resmi. (*)