TIMES MALANG, MALANG – Petahana calon Bupati Malang, HM Sanusi menegaskan, sejumlah 241 ribu warga miskin telah dijamin pelayanan kesehatan dari progran Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). 

"Khusus untuk warga miskin ada sejumlah 241 ribu yang dijamin PBIN dan PBID oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, untuk sejumlah 179 ribu yang PBID, Pemkab Malang menyiapkan anggaran (APBD) sebesar Rp 72 miliar," terang Sanusi, usai Debat Publik Paslon Pilbup Malang, Jumat (25/10/2024) malam. 

Pembiayaan PBID kepesertaan JKN di BPJS Kesehatan ini disampaikan petahana Sanusi, menanggapi pernyataan cabup nomor urut 2, Gunawan HS.

Terkait masalah pelayanan kesehatan dan program UHC (Universal Health Coverage) yang sempat dicanangkan saat ia menjabat Bupati Malang. 

Sanusi menambahkan, terkait jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan ini, pihaknya juga mendorong percepatan kepesertaan secara mandiri.

Yakni, sebanyak 10 persen untuk mencapai kepesertaan BPJS hingga 75 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Malang. 

"Saat ini kepesertaan BPJS Kesehatan sudah 65 persen, dan akan kita dorong percepatan bisa mencapai 75 persen penduduk. Dengan begitu, program UHC bisa tercapai," jelasnya. 

Sanusi juga meluruskan, bahwa UHC hanya merupakan sistem untuk memastikan cover JKN melalui kepesertaan BPJS Kesehatan. 

"Dengan UHC bukan berarti membebaskan (pembiayaan) masyarakat secara gratis ketika mendapatkan pelayanan di rumah. Tetapi, UHC hanya sistem, dimana jika sudah tercapai maka pelayanan di BPJS Kesehatan bisa cepat," terangnya. 

Ia mengaku optimis, program UHC yang diinstruksikan pemerintah bisa tercapai di Kabupaten Malang dalam waktu dekat. Yakni, dengan meminta perusahaan, pihak swasta, juga orang mampu untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara mandiri. (*)