TIMES MALANG, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Januari 2025.

Desakan itu menanggapi fakta bahwa sejumlah mitra program MBG mundur akibat keterlambatan pembayaran oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ini saatnya pemerintah mengaudit dan menyetel ulang program ini, mengingat pentingnya untuk anak-anak kita," ujar Puan di Jakarta, kemarin.

Penyempurnaan program ini, lanjut Puan, tidak hanya mendesak tetapi juga kritikal, mengingat dampaknya terhadap penerima manfaat.

"Kami di DPR akan terus melakukan pengawasan agar pemerintah segera melakukan evaluasi dan perbaikan, memastikan program ini benar-benar efektif untuk masyarakat," imbuhnya.

Dadan Hindayana, Kepala BGN, sebelumnya menyampaikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dimulai Februari 2025, pendekatan pembayaran akan berubah dari metode reimburse menjadi pengalokasian dana langsung ke rekening para mitra.

"Ini akan memudahkan mitra karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya di muka," jelas Dadan di sebuah pertemuan di Jakarta.

"Untuk periode dua minggu pertama program, kami, memang menerapkan strategi reimburse yang sudah kami laksanakan," lanjutnya, menegaskan Komitmen BGN untuk membantu para mitra dan menjamin kelancaran program MBG. (*)