TIMES MALANG, MALANG – Kesejahteraan petani menjadi perhatian utama Tani Merdeka Indonesia, terutama dalam memastikan harga komoditas pascapanen tidak merugikan petani. Melalui berbagai program, organisasi ini berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pupuk subsidi bagi petani di Malang Raya dan wilayah lainnya.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Malang Raya, Alayk Mubarrok, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Bulog untuk mengawal target serapan gabah kering panen secara nasional.

"Pada Rapat Kerja Wilayah DPW Tani Merdeka Indonesia pekan lalu, kami membangun komitmen melalui MoU dengan Bulog untuk menyerap sekitar 3 juta ton gabah kering panen dalam setahun," ujar Alayk, Jumat (21/3/2025).

Malang Raya menjadi salah satu wilayah dengan target serapan gabah terbesar. Selain itu, Bulog juga menargetkan penyerapan 1 juta ton jagung tahun ini. Tani Merdeka Indonesia berperan dalam memastikan pencapaian target ini sesuai dengan instruksi Presiden.

Jaminan Harga Pascapanen untuk Petani

Selain serapan hasil panen, Tani Merdeka Indonesia juga mengawal penerapan Harga Pokok Penjualan (HPP) agar petani mendapatkan harga yang layak. Harga minimal yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 6.500 per kilogram untuk gabah kering panen dan Rp 5.500 per kilogram untuk jagung.

"Kami pastikan petani mendapatkan harga sesuai ketentuan pemerintah. Jika ada swasta yang membeli di bawah harga tersebut, Bulog wajib menyerap hasil panen petani," tegas Alayk.

Ia juga mengungkapkan bahwa masih ditemukan pelanggaran di beberapa daerah, seperti di Kalipare, di mana jagung dibeli dengan harga Rp 4.600 per kilogram dan gabah kering panen hanya Rp 6.000 per kilogram.

"Tani Merdeka akan terus turun ke lapangan untuk memastikan harga yang diterapkan sesuai aturan," tambahnya.

Ketersediaan Pupuk Subsidi Aman

Selain harga hasil panen, ketersediaan pupuk subsidi juga menjadi perhatian Tani Merdeka Indonesia. Berdasarkan konsultasi dengan Kementerian Pertanian, pupuk subsidi di Jawa Timur saat ini sudah dalam kondisi surplus.

"Seharusnya tidak ada lagi kelangkaan pupuk, terutama di Kabupaten Malang, karena jumlah pupuk yang disediakan pemerintah sudah melebihi kebutuhan," jelas Alayk.

Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan di lapangan guna memastikan distribusi pupuk berjalan lancar dan tidak ada oknum yang bermain.

"Kami akan terus mengawal ini agar tidak ada kasus petani kehabisan pupuk subsidi, karena stok seharusnya selalu tersedia," pungkasnya. (*)