TIMES MALANG, MALANG – Tingkat pendidikan masih menjadi tantangan serius dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Malang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang 2025 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia 15 tahun ke atas di wilayah ini, masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, Erny Fatma Setyoharini, menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu indikator penting yang memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan penduduk.

“Semakin tinggi tingkat pendidikan, diasumsikan bahwa akses terhadap pekerjaan juga semakin luas, sehingga tingkat kesejahteraan semakin meningkat,” terangnya.

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Malang dinilai belum tergolong tinggi. Berdasarkan data BPS, 12,40 persen penduduk usia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah SD, sementara 31,68 persen tamat SD atau sederajat. Adapun penduduk yang tamat SMP atau sederajat mencapai 24,11 persen.

Sementara itu, persentase penduduk yang menamatkan pendidikan SMA atau sederajat hanya sebesar 24,67 persen, dan yang tamat perguruan tinggi tercatat 7,13 persen. Dengan komposisi tersebut, sekitar 68,19 persen penduduk Kabupaten Malang usia 15 tahun ke atas merupakan lulusan SMP atau sederajat ke bawah.

Menurut data BPS Kabupaten Malang, lulusan SMP atau sederajat ke bawah masih dianggap belum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni untuk bersaing di dunia kerja, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan dan kompetensi tinggi.

Program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah dinilai belum berjalan optimal di Kabupaten Malang. Hal ini tercermin dari rendahnya persentase penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan menengah atas hingga perguruan tinggi. Penduduk yang tamat SMA atau sederajat baru mencapai 24,67 persen, sedangkan lulusan perguruan tinggi masih berada di angka 7,13 persen.

Data BPS juga menunjukkan adanya kesenjangan pendidikan berdasarkan kelompok pengeluaran. Pada tingkat pendidikan SMA atau sederajat, kelompok pengeluaran 40 persen terbawah hanya mencapai 17,39 persen, kelompok 40 persen menengah sebesar 27,38 persen, sementara kelompok 20 persen teratas mencapai 32,34 persen.

Data ini menggambarkan bahwa semakin tinggi kelompok pengeluaran, semakin besar pula peluang penduduk untuk menyelesaikan pendidikan menengah atas.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Malang dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Indonesia menargetkan terbentuknya Generasi Emas 2045, yakni generasi muda yang berkualitas, kompeten, dan memiliki daya saing tinggi.

"Keberhasilan dari visi Indonesia Emas 2045 harus didukung dengan kebijakan di bidang pendidikan yang lebih merata dan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk Kabupaten Malang sebagai kabupaten yang memiliki penduduk terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur," pungkasnya. (*)