TIMES MALANG, MALANG – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih melalui DPRD kembali mengemuka dan memantik beragam respons dari kalangan partai politik. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Malang menilai diskursus tersebut perlu disikapi secara rasional dan edukatif.

Suyadi, Ketua DPD Partai NasDem Kota Malang, mengatakan dinamika politik nasional yang terus berkembang membuat partai di tingkat daerah tidak berada pada posisi pengambil keputusan akhir terkait sistem Pilkada. 

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kebijakan kolektif yang ditentukan di tingkat nasional dan melibatkan banyak pertimbangan.

“Dinamika politik senantiasa berkembang. Kami di tingkat DPD tentu tidak bisa memutuskan apakah Pilkada akan dipilih oleh DPRD atau tetap dipilih langsung oleh rakyat. Semua mekanisme punya efek dan konsekuensi masing-masing,” ujar Suyadi kepada redaksi TIMES Indonesia saat dihubungi melalui telepon, Rabu (07/01/2026).

Suyadi mengungkapkan, Kota Malang memiliki pengalaman historis dengan dua model Pilkada tersebut. Pada masa lalu, kepala daerah pernah dipilih melalui DPRD, dan pada periode berikutnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena itu, menurutnya, perubahan sistem bukanlah hal baru dalam praktik demokrasi lokal.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tugas utama partai politik di daerah bukan sekadar menyikapi wacana perubahan sistem, melainkan memastikan masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang memadai.

“Yang bisa kami lakukan sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kota Malang adalah terus menjalankan kewajiban edukasi politik yang baik kepada masyarakat, agar publik memahami proses demokrasi secara utuh,” tegasnya.

Terkait alasan efisiensi dan tingginya biaya politik yang kerap dijadikan dasar usulan Pilkada tidak langsung, Suyadi berpandangan bahwa ongkos politik tidak bisa digeneralisasi. 

Menurutnya, besarnya biaya sangat bergantung pada cara dan pilihan masing-masing aktor politik.

“Kalau alasan perubahan itu karena biaya politik dianggap tinggi, saya kira ongkos politik itu relatif. Tergantung bagaimana menjalaninya. Saya sendiri termasuk yang tidak banyak mengeluarkan biaya,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan terkait sistem Pilkada bukanlah keputusan personal, melainkan hasil kesepakatan kolektif yang mempertimbangkan berbagai aspek. 

Tambahnya, Jika pada akhirnya diputuskan melalui mekanisme tertentu, partai politik, termasuk NasDem, akan menghormati keputusan tersebut sepanjang dinilai membawa kebaikan.

“Kalau itu menjadi keputusan bersama dan dinilai oleh banyak pihak sebagai kebijakan yang baik, tentu harus kita hormati. Tetapi secara daya tarik demokrasi, Pilkada langsung memang lebih menarik,” ujarnya.

Namun demikian, Suyadi mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak bisa diukur semata-mata dari besar kecilnya biaya politik. 

Menurutnya, ukuran demokrasi jauh lebih kompleks dan harus dilihat dari partisipasi, kesadaran politik, serta rasionalitas publik dalam menentukan pilihan.

“Ukuran demokrasi tidak bisa hanya dilihat dari ongkos politik. Ini yang harus kita pahami bersama. Demokrasi harus dilihat secara rasional dan menyeluruh,” pungkasnya.