TIMES MALANG, MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang tak lantas pasrah dengan keterbatasan anggaran belanja infrastruktur untuk penanganan jalan di tahun anggaran 2026 ini. 

"Untuk menutup keterbatasan anggaran daerah, kami juga akan lebih aktif mengupayakan dukungan bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat," demikian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, kemarin.

Menurutnya, upaya tersebut sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2025, dimana sejumlah ruas jalan memperoleh dukungan pendanaan di luar APBD Kabupaten Malang.

“Kami akan ajukan ke pemprov maupun pemerintah pusat untuk penanganan, seperti di Jalan Selorejo–Krisik, Kepanjen–Pagak dan Jalan Kalipare–Donomulyo,” kata Oong, sapaan karib Khairul Isnaidi.

Salah satu jalur yang perlu mendapatkan perhatian di tahun ini, adalah jalur Rajekwesi, yang menghubungkan Kalipare - Donomulyo. Ada dua titik jalan di jalur ini yang masih perlu penguatan aspal, setelah dilakukan pelebaran di tahun 2025 lalu.

Pantauan TIMES Indonesia, kondisi aspal di salah satu titik ruas jalur Rajekwesi Kalipare yang sebelumnya longsor dan harus dilakukan pelebaran, masih aspal lama dan terlihat banyak terkelupas.

"Memang sengaja belum diaspal ruas jalan itu (Rajekwesi), agar tanahnya kering dan kuat dulu setelah diperbaiki kemarin. Tahun ini, baru dutangai pengaspalan. Yang ada saat ini baru lapisan pondasi saja," jelas Oong.

Dikatakan, sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah ikut terdampak kebijakan pemangkasan anggaran belanja 2026 ini. 

Dampaknya, kata Oong, penanganan jalan rusak di Kabupaten Malang juga harus dilakukana lebih selektif. Ia memperkirakan, belanja modal infrastruktur pada 2026 ini hanya di kisaran Rp 230–240 miliar.

“Belanja modal kami tahun ini turun sekitar Rp 60 miliar dari yang sebelumnya sekitar Rp 314 miliar. Meski, hingga kini masih terdapat sekitar 20 persen jalan kabupaten dalam kondisi rusak," demikian Khoirul Isnaidi Kusuma. (*)