TIMES MALANG, MALANG – DPRD Kota Malang menyoroti keras belum terealisasinya penanaman kembali pohon di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta (Suhat) usai proyek drainase milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur rampung.

Dewan menilai tidak ada toleransi terhadap janji yang tak ditepati, terlebih dampaknya langsung dirasakan masyarakat dalam bentuk panas kota dan potensi banjir datang lagi.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, setiap pembangunan infrastruktur pasti memiliki konsekuensi lingkungan yang wajib dibayar oleh pemerintah. Salah satunya adalah mengembalikan fungsi pepohonan yang sebelumnya ditebang.

“Kalau provinsi tidak bisa, ya Pemkot harus ambil alih. Jadi sebetulnya tidak ada toleransi. Pohon itu kebutuhan Kota Malang, harus tetap ada dan dikembalikan,” ujar Amithya, Sabtu (24/1/2026).

Ia menolak alasan ketidakmungkinan teknis sebagai pembenaran untuk mengeliminasi penghijauan. Menurutnya, bila penanaman pohon tidak bisa dilakukan sekaligus, maka harus dilakukan secara bertahap sebagai bentuk itikad baik dalam menepati janji.

“Kalau tidak bisa sekali jalan, ya dicicil. Yang penting janji itu ditepati. Jangan dipukul rata tidak bisa lalu dieliminir dalam penataan kota,” ungkapnya.

Amithya juga menanggapi wacana penggantian pohon dengan pot bunga atau elemen estetika trotoar. Ia menilai opsi tersebut tidak sebanding dengan fungsi pohon besar sebagai penyerap air dan penyejuk kota.

“Fungsinya jauh berbeda. Kalau gantinya terlalu jauh, ya jangan. Harus tetap diupayakan ada solusi yang mendekati fungsi pohon,” katanya.

Lebih jauh, Amithya mengingatkan bahwa Kota Malang telah mengalami dampak serius akibat berkurangnya ruang hijau. Pada periode 2024–2025, ratusan rumah terendam banjir, dengan genangan yang sebelumnya hanya berlangsung beberapa menit kini bisa bertahan berjam-jam.

“Ini tidak bisa diremehkan. Pemerintah sudah waktunya mitigasi. Ironis kalau kita di dataran tinggi tapi lingkungannya jadi tidak bersahabat karena kelalaian,” ucap perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang.

Kolase Ketua DPRD dan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang Fraksi PDIP. (Foto: Rizky/TIMES Indonesia)

Senada, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Harvard Kurniawan, menyebut ada indikasi ingkar janji baik dari Pemkot Malang maupun Pemprov Jatim terkait komitmen penanaman ulang pohon di Suhat.

“Kami sangat menyayangkan pohon-pohon dipotong untuk proyek drainase, tapi hari ini tidak dikembalikan. Ini PR serius, jangan sampai suhu Kota Malang makin panas,” ungkap Harvard.

Harvard mengingatkan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) Kota Malang terus menyusut dan jauh dari ketentuan minimal 30 persen sebagaimana diatur dalam regulasi. Kondisi ini diperparah dengan proyek Suhat yang menghilangkan banyak pohon peneduh.

“Perda tata ruang kita saja untuk memenuhi lahan hijau tidak mampu. Dengan proyek ini, pohon di Suhat malah habis,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian banjir tidak bisa dilakukan dengan mengorbankan penghijauan. Menurutnya, gorong-gorong tidak akan pernah mampu menampung seluruh air tanpa dukungan vegetasi.

“Kita berkaca ke daerah lain, tumbuhan dan pepohonan itu yang menampung air. Tidak mungkin hanya mengandalkan drainase,” tegasnya.

Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Harvard, akan mendorong pertanggungjawaban serius dari pemerintah. Mulai dari menyampaikan evaluasi ke tingkat provinsi, menyuarakan dalam pandangan fraksi, hingga mendorong Komisi C DPRD memanggil dinas terkait untuk mencari solusi konkret.

“Kalau memang sudah dicor dan tidak bisa ditanami pohon besar, harus ada solusi terbaik. Tidak mungkin cuma pot kecil. Bisa pergola atau opsi lain, silakan. Tapi keasrian dan fungsi pohon harus dikembalikan,” tegasnya.

Dewan meminta, pembangunan drainase Suhat tidak boleh ditutup tanpa adanya penghijauan kembali. Fungsi gorong-gorong harus berjalan seiring dengan pemulihan peran pohon sebagai penyerap air dan paru-paru kota, agar Suhat kembali teduh dan ramah bagi warga.

“Tidak ada toleransi. Tepati janji, kembalikan pohon-pohon itu bagaimanapun caranya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, janji penanaman ulang pohon di Jalan Soekarno-Hatta (Suhat) pasca proyek gorong-gorong hingga kini belum menemui kejelasan. Pemkot Malang mengakui belum ada konsep pasti penghijauan meski proyek fisik telah selesai.

Plh Kepala DLH Kota Malang, Raymond Matondang, menyebut kendala utama terletak pada minimnya ruang tanah akibat dominasi beton di sepanjang jalur gorong-gorong. Tanpa ruang tanam yang memadai, pohon tidak akan tumbuh optimal.

“Kalau tidak ada ruang tanah, pohon tidak akan rindang. Idealnya butuh ruang tanah sekitar 40 sentimeter,” ujar Raymond, Jumat (23/1/2026).

Raymond menyampaikan, kewenangan penanaman kembali berada di tangan Pemprov Jatim. Meski telah dibahas dalam rapat bersama, usulan penanaman pohon terkendala desain proyek yang sudah terbangun. Area yang dinilai masih memungkinkan hanya di sekitar Polinema, itu pun masih menunggu hasil koordinasi lanjutan.

Sebagai opsi sementara, pemerintah mempertimbangkan penggunaan pot besar untuk tanaman hias. Namun rencana tersebut belum dipastikan karena proyek masih dalam masa pemeliharaan.

Di sisi lain, kompensasi lebih dari 2.000 bibit telah disalurkan, namun tidak ditanam di Suhat. Bibit tersebut tersebar di Polinema dan sejumlah wilayah serta kelurahan di Kota Malang.

Sementara itu, WALHI Jawa Timur menilai proyek gorong-gorong Suhat terlalu berorientasi pada infrastruktur dan mengabaikan fungsi ekologis pohon serta kawasan resapan. Direktur Eksekutif WALHI Jatim, Pradipta Indra, menegaskan bahwa penggantian pohon dengan tanaman dalam pot tidak sebanding secara ekologis.

“Drainase ini memotong resapan. Mengganti dengan pot tidak menjawab persoalan lingkungan,” tegasnya.

Menurut WALHI, kerugian ekologis akibat penebangan pohon tidak pernah dihitung secara serius, mulai dari hilangnya resapan air hingga penyerapan karbon. Minimnya ruang dialog dengan pemerintah juga disorot.

“Ini bukan soal tidak mampu, tapi soal kemauan. Fokusnya masih infrastruktur, bukan keseimbangan dengan lingkungan,” pungkasnya.(*)