TIMES MALANG, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa anggota DPRD di berbagai provinsi, dan kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan daerah. Khususnya dalam memastikan check and balances serta memastikan kinerja gubernur, bupati/walikota berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sekaligus memastikan setiap rupiah uang rakyat yang berada dalam APBD digunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat di masing-masing daerah.

Terlebih anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang harus bekerja keras memastikan APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp 80 triliun lebih, terbesar di Indonesia, agar bisa digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan 106 calon anggota legislatif (caleg) DPRD terpilih hasil Pileg 2024. Diantaranya, Dimaz Raditya Soesatyo (Golkar) peraih suara terbanyak ke-9 se DKI Jakarta, William Aditya Sarana (PSI), Agustina H/Tina Toon (PDI-Perjuangan), Zita Anjani (PAN), dan Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi (PKS).

"Selain sebagai mitra kerja yang kritis, anggota DPRD DKI Jakarta juga harus dapat menjadi mitra kerja yang solutif bagi gubernur/wakil gubernur DKI Jakarta. Siapapun gubernur/wakil gubernur yang nantinya akan memimpin Jakarta, harus dapat membangun hubungan baik dengan anggota DPRD DKI Jakarta, agar warga Jakarta semakin maju, sejahtera, dan bahagia. Karenanya, mari kita sambut Pilkada DKI Jakarta dengan suka cita, bukan dengan air mata. Setelah sukses menyelenggarakan Pileg dan Pilpres, kita juga harus sukses menyelenggarakan Pilkada Serentak pada November 2024," ujar Bambang usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029, Senin (26/8/24).

Hadir antara lain, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua DPRD DKI Jakarta 2019-2024 Prasetyo Edi Marsudi, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, dan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Alhabsyi.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pada waktunya nanti, Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota, mengingat saat ini pemerintah sedang membangun Ibu Kota baru di Ibu Kota Nusantara, di Kalimantan. Pemindahan Ibu Kota tidak serta merta membuat wajah Jakarta berubah. Jakarta akan tetap menjadi magnet dan pesona, baik dari segi politik maupun ekonomi.

"Pengalaman panjang Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, hingga kebudayaan, menjadi modal Jakarta untuk bertransformasi menuju kota global. Sebagai Kota Global, Jakarta bisa menjadi pusat bisnis dan perdagangan, serta pusat kegiatan layanan jasa dan layanan keuangan. Karenanya para anggota DPRD Jakarta bersama gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap memiliki peran penting dalam pembangunan nasional," jelasnya.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, tidak hanya Jakarta, Pilkada Serentak tahun 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota. Persaingan dan tensi politik di Pilkada serentak bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan Pileg dan Pilpres. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus kembali mawas diri.

"Kesuksesan Pemilu 2024 harus dijadikan pegangan agar Pilkada serentak yang tinggal beberapa bulan lagi, tidak menorehkan luka perpecahan di masing-masing daerah. Para pemimpin di daerah harus meniru pemimpin di pusat bahwa ada kalanya kita bertanding ada kalanya kita bersanding," ucapnya. (*)