TIMES MALANG, MALANG – Akademisi membeberkan 4 (empat) golongan yang masuk dalam lingkaran politik uang yang terjadi di pemilihan umum seperti Pilkada. Hal itu dijelentrehkan oleh Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung dalam penelitan berjudul Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia yang diunggah di Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam jurnal tersebut, dia menerangkan bahwa dalam konteks pemilihan, ada empat lingkaran politik uang. Pertama, transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan calon kepala daerah. Kedua, transaksi antara calon kepala daerah dengan partai politik yang memiliki hak untuk mencalonkan.

"Ketiga, transaksi antara kandidat dan tim kampanye dengan petugas pemilu yang memiliki wewenang untuk menghitung suara. Tujuannya adalah untuk menambahkan suara melalui cara yang tidak sah," terangnya.

Dan keempat, transaksi antara calon atau pemilih dengan tim kampanye membentuk pembelian yang masuk akal. Para kandidat calon membagikan. uang langsung kepada calon pemilih. dengan harapan mendapatkan suara instan.

Mereka menyebut, setidaknya ada tiga alasan mengapa politik uang harus dianggap sebagai praktik ilegal dalam kontes politik di Negara Bagian. Alasan pertama, pembelian suara paling mendasar dinilai mengurangi penerapan prinsip keadilan dalam pemilihan.

"Rasionalitas pemilih dalam menilai kualitas calon (individu atau partai politik) bisa terganggu. Peserta menawarkan iming-iming uang atau materi lainnya. Ketidakadilan terjadi. karena pemilih memiliki kemampuan. ekonomi yang berbeda satu samal lain," katanya.

Argumen ini didasarkan pada studi Buchanan dan Tullock, (1999:274) yang menggambarkan hubungan antara kelayakan ekonomi dan keterampilan politik dari perspektif pemilih.

Alasan kedua; politik uang dianggap mencemari proses pemilihan sehingga mempengaruhi keseluruhan kualitas demokrasi. Daya tawar uang dapat membuat pemilih mengabaikan evaluasi Indikator objektif.

"Alasan ketiga lebih praktis, penggunaan uang yang tidak legal bisa mendorong korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengalaman di sejumlah negara Afrika Barat menunjukkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli suara berasal dari penyelundupan dan kegiatan yang tidak sah," pungkasnya. (*)