TIMES MALANG, MALANG – Di Indonesia, pekerjaan sering kali tidak dimaknai sebagai ruang pengabdian atau proses penciptaan nilai, melainkan sebagai simbol status sosial. Pertanyaan “kerja apa?” kerap terdengar lebih seperti alat ukur martabat ketimbang rasa ingin tahu. Dari sanalah masalah bermula: kerja tidak lagi dilihat dari manfaatnya bagi kehidupan, tetapi dari seragam, gelar, dan label yang menempel di kartu nama.

Kita hidup dalam masyarakat yang gemar mengklasifikasikan manusia berdasarkan profesinya. Ada pekerjaan yang dipuja, ada pula yang dipandang sebelah mata. Pekerjaan kantoran dengan ruangan ber-AC, jam kerja rapi, dan titel mentereng sering dianggap lebih terhormat dibanding pekerjaan yang menuntut tenaga fisik, keringat, dan lumpur. Padahal, keduanya sama-sama bekerja, sama-sama menggerakkan roda kehidupan.

Fenomena ini membentuk mentalitas kolektif: bekerja bukan untuk menghasilkan nilai, tetapi untuk mendapatkan pengakuan. Akibatnya, banyak orang mengejar pekerjaan tertentu bukan karena panggilan atau kompetensi, melainkan demi status sosial yang menyertainya. Tak sedikit lulusan perguruan tinggi merasa “turun derajat” ketika harus bekerja di sektor informal, meski penghasilannya lebih layak dan kontribusinya nyata.

Ironisnya, cara pandang ini berbanding terbalik dengan realitas di banyak negara lain. Di sejumlah negara maju, pekerjaan kasar tidak identik dengan kemiskinan atau kehinaan. Tukang bangunan, petugas kebersihan, mekanik, hingga pekerja logistik dihargai secara ekonomi dan sosial. 

Mereka tidak dipandang rendah karena pekerjaan mereka dipahami sebagai bagian penting dari sistem kehidupan. Di sana, nilai kerja lebih utama daripada gengsi jabatan.

Di Indonesia, kerja keras justru sering dikaitkan dengan nasib buruk. Seolah-olah semakin kotor tangan seseorang, semakin rendah pula martabatnya. Kita lupa bahwa bangsa ini berdiri bukan dari meja rapat semata, tetapi dari tangan-tangan kasar para petani, nelayan, buruh, dan pekerja lapangan lainnya. Namun, alih-alih dimuliakan, mereka justru sering ditempatkan di lapis paling bawah piramida sosial.

Pendidikan turut andil dalam membentuk pola pikir ini. Sejak dini, anak-anak dijejali mimpi tentang pekerjaan “mapan” tanpa diajak memahami makna kerja itu sendiri. Sukses digambarkan sebagai duduk di balik meja, mengenakan pakaian rapi, dan bekerja di balik layar. Jarang sekali sekolah mengajarkan bahwa nilai kerja ditentukan oleh kontribusi, kejujuran, dan dampak sosialnya bukan oleh titel atau lokasi kerja.

Akibatnya, terjadi ketimpangan orientasi. Banyak orang enggan bekerja di sektor-sektor vital karena dianggap tidak prestisius. Sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur kekurangan regenerasi, sementara sektor tertentu justru dipenuhi tenaga kerja yang tidak sepenuhnya siap. Kita menciptakan pengangguran terdidik di satu sisi, dan krisis tenaga kerja di sisi lain.

Lebih jauh, mentalitas status ini juga memengaruhi cara negara menghargai pekerja. Upah, perlindungan, dan jaminan sosial sering kali lebih berpihak pada pekerjaan formal tertentu, sementara pekerja keras di sektor informal harus bertahan dengan ketidakpastian. Negara seolah ikut memperkuat hierarki palsu tentang pekerjaan mana yang layak dihormati dan mana yang cukup “diterima apa adanya”.

Padahal, jika kerja dipahami sebagai penciptaan nilai, maka semua pekerjaan yang jujur semestinya setara secara moral. Perbedaan penghasilan boleh saja ada, tetapi perbedaan martabat seharusnya tidak pernah terjadi. Ketika seorang pekerja bangga pada pekerjaannya dan negara hadir menjamin kelayakan hidupnya, di situlah peradaban bekerja dengan benar.

Sudah saatnya kita menggeser paradigma: dari bekerja demi status menuju bekerja dengan nilai. Dari mengejar gengsi menuju membangun kompetensi. Dari membanggakan titel menuju menghargai kontribusi. Kerja bukan panggung sandiwara sosial, melainkan laku hidup yang menentukan arah bangsa.

Jika mentalitas ini tidak segera dibenahi, kita akan terus terjebak dalam ilusi kemajuan ramai gelar, sepi karya. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kerap kekurangan orang yang mau bekerja dengan nilai dan dihargai secara adil. Dan di sanalah pekerjaan rumah kita bersama: membangun budaya kerja yang memuliakan manusia, bukan sekadar status.

***

*) Oleh : Moh Farhan Aziz, Mahasiswa Pascasarjana ADM Publik Unisma.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.