TIMES MALANG, MALANG – Setiap kali pemerintah meluncurkan program baru, harapan publik selalu menyertainya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, sejak awal diproyeksikan sebagai ikhtiar negara menjawab problem gizi, ketimpangan sosial, dan masa depan kualitas sumber daya manusia. 

Namun, sebagaimana pola yang berulang, di balik jargon kesejahteraan kerap tumbuh aroma bisnis kekuasaan. Kebijakan yang seharusnya menjadi jalan pengabdian publik justru menjelma ladang ekonomi bagi segelintir elite.

Fenomena ini bukan hal baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Program pemerintah sering kali berubah wajah ketika memasuki ruang praktik. Dari niat mulia yang tertulis rapi dalam dokumen kebijakan, ia berbelok menjadi proyek yang diperebutkan. Di sinilah kita menyaksikan bagaimana kekuasaan dan bisnis saling berpelukan, membentuk simbiosis yang tak selalu sehat bagi demokrasi dan keadilan sosial.

Masalah utamanya bukan pada programnya, melainkan pada relasi kuasa yang mengitarinya. Ketika pejabat publik baik secara langsung maupun melalui jejaring keluarga, kolega, atau “orang dekat” ikut bermain dalam rantai ekonomi program negara, maka kebijakan kehilangan roh etiknya. Negara yang seharusnya hadir sebagai pengatur dan pelindung kepentingan umum, berubah menjadi fasilitator akumulasi modal bagi elite politik.

Dalam konteks MBG, misalnya, persoalan tidak berhenti pada menu makanan atau distribusi logistik. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang menguasai rantai pengadaan? Siapa yang menentukan vendor, suplai bahan baku, dan jasa distribusi? Ketika aktor-aktor politik ikut berada di balik layar bisnis ini, publik patut curiga bahwa kepentingan rakyat hanya dijadikan legitimasi moral, sementara keuntungan ekonomi menjadi tujuan tersembunyi.

Di sinilah letak bahaya konflik kepentingan. Pejabat publik memiliki akses terhadap informasi, kekuasaan, dan pengaruh yang tidak dimiliki warga biasa. Ketika akses itu digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, maka persaingan menjadi tidak adil. UMKM lokal yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi justru tersingkir oleh korporasi atau jejaring bisnis yang dekat dengan kekuasaan.

Ironisnya, praktik ini sering dibungkus dengan narasi nasionalisme dan kepentingan rakyat. Kritik terhadap program atau pelaksanaannya kerap dianggap sebagai bentuk ketidakloyalan atau sikap anti-pembangunan. Padahal, demokrasi justru hidup dari kritik. Tanpa kontrol publik, kebijakan mudah tergelincir menjadi proyek elitis yang jauh dari tujuan awalnya.

Lebih jauh, bisnis pejabat dalam kebijakan publik berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketika rakyat melihat bahwa setiap program selalu diikuti oleh “orang-orang yang itu-itu saja”, maka tumbuh sinisme kolektif. Negara dipersepsikan bukan sebagai rumah bersama, melainkan sebagai panggung transaksi elite. Dalam jangka panjang, kondisi ini menggerus legitimasi pemerintahan dan melemahkan partisipasi publik.

Dari sudut pandang etika pemerintahan, pejabat publik sejatinya terikat pada prinsip public trust. Kekuasaan yang mereka miliki bukanlah milik pribadi, melainkan mandat rakyat. Maka, memanfaatkan kebijakan negara untuk kepentingan bisnis meski secara hukum mungkin abu-abu tetaplah bermasalah secara moral. Hukum boleh saja tertinggal, tetapi etika tidak seharusnya ditinggalkan.

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa korupsi modern tidak selalu berbentuk amplop atau suap langsung. Ia hadir dalam bentuk yang lebih rapi: konflik kepentingan, penguasaan proyek, dan regulasi yang menguntungkan kelompok tertentu. Jika negara tidak waspada, kebijakan sosial bisa berubah menjadi instrumen reproduksi ketimpangan.

Solusinya bukan menghentikan program-program strategis seperti MBG, melainkan memastikan tata kelola yang transparan dan berkeadilan. Pemerintah perlu membuka ruang pengawasan publik seluas-luasnya, memperkuat regulasi konflik kepentingan, serta memastikan bahwa pejabat dan keluarganya benar-benar steril dari bisnis yang berkaitan langsung dengan kebijakan yang mereka kelola.

Selain itu, keberpihakan pada pelaku ekonomi kecil harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar jargon. Jika program negara diklaim untuk rakyat, maka rakyat pula yang harus menjadi aktor utamanya, bukan sekadar penonton dari balik spanduk peresmian.

Kebijakan publik adalah cermin watak kekuasaan. Ia bisa menjadi jalan pengabdian, atau justru pintu masuk bagi bisnis kekuasaan. Pilihannya ada pada keberanian negara menegakkan etika, dan pada konsistensi publik untuk terus mengawasi. Sebab, ketika kebijakan hanya menjadi komoditas, yang dirugikan bukan hanya anggaran negara, melainkan masa depan keadilan itu sendiri.

***

*) Oleh : Andriyady, SP., Penulis dan Pengamat Sosial Politik.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.