TIMES MALANG, JAKARTA – Ketika berbicara pejabat daerah, gambaran yang ada dalam benak kita adalah seseorang yang tinggal digedung besar, selalu membubuhkan tanda tangan atas berbagai surat-surat, pengawalan dengan ketat ketika sedang berada di lapangan, meresmikan tentang suatu hasil pembangunan dalam beberapa hal.

Fasilitas kendaraan dinas yang selalu menemani baik saat pergi kekantor maupun pada saat kunjungan pada masyarakat. Selintas melihat gambaran tersebut mengesankan pada kita, seolah-olah nyaman rasanya menjadi orang penting, seorang otoritas pimpinan atas suatu wilayah.

Satu hal penting yang menjadi tuah bagi seorang pejabat daerah adalah amanah, kepercayaan yang diberikan oleh publik, untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Amanah ini akan menjadi pengarah rambu-rambu bagi seorang pejabat agar tetap konsisten dalam treknya ketika menjalani tugas dalam keseharian. Namun amanah ini pula yang akan menjadi eksekutor penghukum, ketika seorang pejabat tidak melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya dengan baik.

Selain amanah, hal lain yang tidak kalah pentingnya bagi seorang pejabat  daerah adalah harus mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk medukung program kerja pembangunannya dan menciptakan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah daerahnya. Pada tataran realitas dilapangan tidak jarang para pejabat daerah kita yang tersandung masalah dengan ragam persoalan yang dihadapinya. 

Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Tempo (27/11/2024) menyatakan setidaknya 138 orang peserta Pilkada 2024 diduga terlibat dalam kasus korupsi. Jumlah tersebut termasuk para kandidat gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Data diatas seolah menegaskan pada kita, bahwa para pejabat daerah bermasalah dalam hal korupsi, artinya amanah yang diberikan oleh masyarakat tidak dijalankannya dengan baik dan benar.

Karenanya rawatan komunikasi publik harus senantiasa menjadi pengingat bagi seorang pejabat kepala daerah, bukan hanya komunikasi dari pejabat daerah pada masyarakat secara terus-menerus. Namun lebih dari itu senantiasa membuka ruang dialog termasuk kritikan apapun yang datang dari masyarakat.

Selain itu sering melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, memberikan dukungan nyata atas persoalan masyarakat bagi masyarakat yang sakit, masyarakat terjerat hutang, lingkungan masyarakat yang kumuh. Minimal sebagai pimpinan daerah, mengetahui persoalan-persoalan nyata dilapangan. 

Pertanyaannya apakah harus setiap hari? Semuanya dikembalikan pada situasi dan kondisi suasananya. Mengingat seorang pejabat daerah mempunyai wakil dan para kepala dinasnya yang dapat menindaklanjuti temuan-temuan dilapangan yang telah dilihatnya.

Wujud Menjaga Komunikasi Publik 

Dalam era keterbukaan informasi dan media sosial yang dinamis, kemampuan  seorang pejabat daerah dalam menjaga komunikasi publik, adalah merupakan aspek penting dan prioritas yang segera untuk terus dilakukan. 

Menurut Dennis Dijkzeul dan Markus Moke (dalam Subandriyo, 2005), komunikasi publik merupakan kegiatan dan strategi komunikasi yang ditujukan kepada yang menjadi sasaran. Tujuan komunikasi publik ini, untuk menyediakan informasi bagi khalayak sasaran dan untuk meningkatkan kepedulian dan mempengaruhi sikap atau perilaku khalayak sasaran.

Empati dan kepedulian merupakan aspek mendasar bagi pejabat daerah dalam menjalankan komunikasi publiknya pada masyarakat. Kemampuan memahami dan menanggapi apa yang menjadi kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat. 

Pejabat daerah perlu menunjukkan empati, mendengarkan dengan seksama dan memberikan solusi atas penjelasan yang relevan. Hal ini selaras dengan pendapat Goleman (2005) empati adalah kemampuan membaca emosi dari sudut pandang orang lain dan peka terhadap perasaan orang lain.

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai upaya komunikasi publik bagi pejabat daerah dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakatnya adalah, kemampuan didalam mengidentifikasi kelompok masyarakat dan pengemasan pesan-pesan kunci yang harus dilakukan. 

Identifikasi masyarakat dapat menjadi gambaran bagi seorang pejabat daerah dalam melihat sekelompok masyarakat  yang berbeda dan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda pula. Adapun pesan kunci harus dapat dilakukan secara jelas, ringkas dan mudah dipahami.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah, pemilihan kanal yang tepat sebagai saluran komunikasi yang akan dijadikan media dalam berkomunikasi, Sesuai pendapat Belch dan Belch (2009) dalam Hani (2016) Pemilihan media diperlukan agar penyampaian pesan lebih baik ke target sasaran. Beberapa diantaranya: konferensi pers, media sosial, official website resmi, forum publik hingga pertemuan langsung dengan masyarakat.

Dalam konteks materi, harus dilakukan penyusunan narasi yang koheren. Artinya setiap komunikasi publik harus menjadi bagian dari narasi besar dan koheren tentang visi, misi dan program pemerintah. 

Perlu diadakannya evaluasi sebagai mekanisme kontrol untuk memantau tanggapan publik, mengetahui efektifitas dari strategi atas komunikasi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik yang diterima.

Menjaga komunikasi publik bagi seorang pejabat daerah, adalah investasi jangka panjang dalam membangun kepercayaan, legitimasi dan dukungan dari masyarakat. Hal ini membutuhkan lebih dari sekedar keterampilan berbicara didepan umum. 

Melainkan sebuah komitmen untuk bertindak dengan integritas, berkomunikasi secara transparan dan efektif, mendengarkan dengan empati, memanfaatkan teknologi dengan bijak dan membangun hubungan baik dengan media.

***

*) Oleh : Agus Budiana, Jurnalis dan Pendiri Lembaga Studi Kajian Jurnalistik Media (LSKJ Media).

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

_______
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.