TIMES MALANG, MALANG – Sejarah Partai Golkar Kota Malang mencatat banyak fase: masa kejayaan yang membanggakan, masa transisi yang menuntut kedewasaan, hingga masa penuh tantangan yang menguji keteguhan nilai. Namun ada satu bab yang patut dikenang dengan rasa getir sebuah fase ketika kepemimpinan lahir bukan dari kehendak kader, melainkan dari proses yang cacat, penuh rekayasa, miskin legitimasi, dan sarat kepentingan sempit. Inilah titik nadir peradaban politik Golkar di Kota Malang, luka yang ditorehkan bukan oleh lawan, melainkan oleh tangan sendiri.

Bagi kami yang telah puluhan tahun merawat Golkar yang tercatat sebagai senior, sesepuh, bahkan Watimbang partai peristiwa ini bukan sekadar dinamika organisasi. Ini adalah penghinaan terhadap nilai, pelecehan terhadap sejarah, dan pembunuhan terhadap etika politik yang selama ini dijaga dengan kesabaran dan ketulusan.

Golkar bukan rumah kontrakan kekuasaan, apalagi warung transaksi jabatan. Ia adalah rumah pengabdian, dibangun dari idealisme, loyalitas, dan pengorbanan lintas generasi.

Namun yang terjadi hari ini justru berlawanan arah dengan nilai-nilai tersebut. Proses pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang dilaksanakan secara janggal di Surabaya, dengan dalih keamanan yang terdengar lebih sebagai alibi politik ketimbang alasan rasional.

Lebih ironis lagi, masa pendaftaran calon hanya dibuka sekitar tiga jam waktu yang secara logika sehat mustahil memberi ruang partisipasi adil bagi kader. Dari proses sempit inilah lahir seorang calon yang sejak awal cacat administrasi, miskin dukungan struktural, dan bermasalah secara etika, tetapi justru melenggang mulus tanpa hambatan berarti.

Dari lima Pimpinan Kecamatan (PK), hanya sebagian yang menyatakan dukungan. Itupun diputuskan secara sepihak oleh ketua PK, tanpa musyawarah, tanpa koordinasi dengan anggota, dan tanpa melibatkan pengurus tingkat kelurahan (PL).

Tanda tangan dukungan berubah menjadi stempel kekuasaan pribadi. Kehendak kader dibungkam, dialektika dimatikan, dan akal sehat dikorbankan demi ambisi segelintir elit.

Indikasi transaksi politik semakin telanjang ketika, beberapa hari setelah Joko Prihatin ditetapkan sebagai Ketua DPD, beredar surat pernyataan dukungan di media sosial. Surat tersebut secara gamblang menyebut dukungan diberikan dengan syarat jabatan sekretaris dan bendahara.

Golkar diperlakukan layaknya arisan kekuasaan: siapa mendukung, siapa kebagian kursi. Ini bukan sekadar pelanggaran etika organisasi, melainkan penghancuran sistem kaderisasi dan meritokrasi yang selama ini menjadi napas partai.

Lebih ironis dan memalukan, ketua terpilih justru ditolak oleh kadernya sendiri. Kantor DPD Partai Golkar Kota Malang disegel oleh kader sebuah peristiwa tragikomedi dalam sejarah politik lokal. Hingga hari ini, sang ketua bahkan belum pernah menginjakkan kaki di kantor partai.

Seorang pemimpin tanpa kehadiran, tanpa keberanian menghadapi penolakan, dan tanpa keteladanan adalah paradoks kepemimpinan yang menyedihkan: ada jabatannya, tapi tak ada legitimasinya.

Dalam nalar politik yang sehat, seseorang yang masih memiliki rasa malu, etika, dan martabat seharusnya mengundurkan diri dan melakukan introspeksi. Namun yang terjadi justru sebaliknya: bertahan dengan memaksakan legitimasi palsu di atas konflik, kebohongan, dan luka kader yang dibiarkan menganga.

Persoalan semakin serius ketika syarat pencalonan Ketua DPD secara tegas mensyaratkan pendidikan minimal S-1 atau setara D-3. Fakta menunjukkan yang bersangkutan hanya lulusan SMA/SMK. Lebih fatal lagi, dalam CV dan dokumen yang diserahkan serta dipublikasikan, ia mencantumkan diri sebagai lulusan S-1 lengkap dengan gelar akademik. Ini bukan kekeliruan administratif, melainkan manipulasi data dan pembohongan publik yang mencederai integritas Partai Golkar Kota Malang.

Jika praktik-praktik semacam ini dibiarkan, kebohongan akan dinormalisasi, transaksi jabatan dilegalkan, dan pelanggaran konstitusi partai diwariskan sebagai tradisi. Golkar akan kehilangan kompas moralnya dan menjelma menjadi organisasi tanpa nilai sekadar kendaraan kekuasaan yang rapuh. Sejarah kelak akan mencatat fase ini sebagai salah satu era tergelap, ketika marwah partai dikorbankan demi ambisi pribadi.

Melihat rangkaian perilaku yang tidak rasional, tidak etis, dan tidak bermoral ini, evaluasi serius terhadap kelayakan etika dan psikologis kepemimpinan menjadi sebuah keniscayaan. Partai sebesar Golkar tidak boleh dipimpin oleh figur yang kehilangan kepekaan nurani, empati terhadap kader, dan rasa malu.

Ini bukan serangan personal, melainkan peringatan keras demi menyelamatkan rumah besar bernama Golkar. Sebab jika kebohongan dibiarkan berakar, maka kehancuran organisasi bukan lagi kemungkinan melainkan soal waktu.

***

*) Oleh : Agus Sukamto, Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kota Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.