TIMES MALANG, SURAKARTA – Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas mensinergikan dengan teknologi. Kemajuan teknologi ini sudah mulai di manfaatkan oleh pemerintah mulai dalam pelayanan kesehatan, administrasi, bahkan perbankan.

Berbicara pemanfaatan teknologi ini atau yang sering disebut sebagai electronic government sangat membantu masayarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang bermanfaat, seperti halnya pemangkasan waktu pelayanan, transparansi dalam pelayanan dan bahkan dapat diakses dari rumah tanpa harus menuju fasilitas pelayanan publik pemerintah.

Selain itu misalnya dalam dunia perbankan akses teknologi yang dimanfaatkan pemerintah dalam melayani masyarakat sangat banyak, seperti contohnya aplikasi pendaftaran untuk penukaran uang baru menjelang perayaan hari raya misalnya.

Pemerintah melalui Bank Indonesia miliki kebijakan untuk melayani penukaran uang baru untuk masyarakat umum agar tidak terjadi antrian yang panjang dan penyalahgunaan.

Implementasi dari pendaftaran antrian uang baru dari Bank Indonesia ini namun selalu mengalami kendala. Seperti halnya selalu penuh kuota dan terlebih terjadi eror ketika akses dari masyarakat.

Tentu hal ini menjadikan kecurigaan masyarakat terhadap Bank Indonesia dalam melakukan pelayanan yang dimana dianggap bahwasanya kuota antrian penukaran uang inisudah di manfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab sehinga ketika diakses selalu penuh.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik banyak memiliki tantangan bahkan hambatan. Tentu fenomena ini tidak sesuai dengan konsep dari electronic government yang menjadikan teknologi sebgai efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.

Bagaimana solusinya? Ini adalah pertanyaan mendasar dari masyarakat yang sering mendapatkan permasalahan pelayanan publik:

Pertama, tentu harus dipastikan pengelolaan aplikasi yang berbasis teknologi ini siap di implementasikan dan bukan hanya untuk pemenuhan target pemanfaatan electronic government namun juga sudah di uji dalam pemanfaatanya.

Kedua, harus ada ahli teknologi yang dimiliki setiap instansi dalam mengatasi problem yang terjadi ketika memang elcetronic government ini dalam pelakasanaanya mengalami kendala. Terahir, pemanfaatan teknologi tidak serta merta lepas tangan dari manusia.

Diperlukan sumber daya yang memiliki jiwa bertanggung jawab dalam mengelola electronic government, agar sesuai dengan tujuan dan fungsinya tanpa ada memanfaatakan untuk kepentingan pribadi.

Jika solusi diatas dilakukan maka hambatan dan tantangan dalam pelakasanaan teknologi dalam pemerintahan dapat diminimalisir dan dapat di gunakan untuk melakuka pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan fungsi dan tujuanya.

***

*) Oleh : Haidar Fikri, M.A.P., Alumni Magister Administrasi Publik Universitas Sebelas MAret.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.