TIMES MALANG, MALANG – Pendidikan kebijakan sering dipahami sebagai urusan teknis: menyusun regulasi, menghitung anggaran, membaca data statistik, lalu mengeksekusinya dalam bentuk program. Di ruang kelas, mahasiswa diajari membuat policy brief, menganalisis dampak, dan menyusun indikator keberhasilan. Namun di balik semua itu, ada satu unsur yang kerap dilupakan: nilai politik.

Setiap kebijakan lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pertarungan kepentingan, ideologi, kekuasaan, dan tafsir tentang keadilan. Maka, pendidikan kebijakan sejatinya bukan hanya soal bagaimana membuat aturan yang efektif, tetapi juga bagaimana memahami nilai apa yang sedang diperjuangkan dan siapa yang diuntungkan atau dikorbankan. Di sinilah lintasan nilai politik bekerja.

Seorang mahasiswa kebijakan publik tidak cukup hanya piawai membaca angka kemiskinan atau indeks pembangunan manusia. Ia juga harus peka terhadap pertanyaan etis: mengapa suatu kelompok selalu menjadi prioritas, sementara kelompok lain terus tersisih? 

Mengapa anggaran lebih mudah mengalir ke proyek infrastruktur besar, tetapi tersendat ketika menyentuh pendidikan di daerah terpencil atau kesehatan warga miskin? Nilai politik menentukan arah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu.

Jika pendidikan kebijakan hanya menekankan netralitas teknokratis, maka kampus sedang melahirkan birokrat masa depan yang patuh, tetapi tumpul nuraninya. Mereka mungkin cekatan menyusun laporan, tetapi gagap ketika harus bersikap terhadap ketidakadilan struktural. Padahal, kebijakan publik selalu mengandung pilihan moral: memilih siapa yang diprioritaskan, siapa yang ditunda, dan siapa yang dianggap “biaya sosial”.

Lintasan nilai politik mulai terbentuk sejak mahasiswa diperkenalkan pada teori negara, demokrasi, keadilan sosial, hingga hak asasi manusia. Dari situ, mereka belajar bahwa kebijakan bukan hanya produk administrasi, melainkan cermin dari watak kekuasaan. Kampus seharusnya menjadi ruang aman untuk membedah itu secara jujur.

Mahasiswa perlu diajak memahami bahwa istilah seperti “kepentingan nasional”, “stabilitas”, atau “pertumbuhan ekonomi” sering kali tidak netral. Ia bisa menjadi bahasa halus untuk menyingkirkan suara rakyat kecil. Tanpa kesadaran nilai, pendidikan kebijakan berisiko menjadi pabrik legitimasi bagi keputusan yang melukai banyak orang.

Ironisnya, dalam praktik, diskursus nilai politik sering disederhanakan atau bahkan dihindari. Politik dianggap kotor, subjektif, dan berbahaya bagi objektivitas akademik. Akibatnya, mahasiswa diajari bagaimana membuat kebijakan, tetapi tidak cukup dilatih untuk mengkritisinya. Mereka tahu cara menulis pasal, tetapi tidak terbiasa bertanya: untuk siapa pasal itu bekerja?

Padahal, di lapangan, kebijakan tidak pernah steril. Ia berkelindan dengan lobi, tekanan elite, kepentingan modal, hingga pencitraan penguasa. Tanpa pemahaman lintasan nilai politik, lulusan pendidikan kebijakan mudah terjebak menjadi operator kekuasaan, bukan pengawal kepentingan publik.

Nilai politik dalam pendidikan kebijakan seharusnya tidak dimaknai sebagai indoktrinasi ideologi tertentu. Ia justru harus membuka ruang dialog: antara liberalisme dan keadilan sosial, antara efisiensi pasar dan perlindungan kelompok rentan, antara stabilitas negara dan kebebasan warga.

Di ruang dialog itu, mahasiswa belajar bahwa berbeda adalah keniscayaan, tetapi berpihak pada kemanusiaan adalah pilihan sadar. Kebijakan yang baik bukan hanya yang paling efisien, tetapi yang paling adil. Bukan hanya yang menguntungkan pertumbuhan ekonomi, tetapi yang menjaga martabat manusia.

Ketika nilai ini tertanam, mahasiswa tidak akan mudah silau oleh jargon reformasi birokrasi atau digitalisasi pelayanan publik jika di baliknya masih ada warga yang tertinggal. Mereka akan lebih kritis membaca siapa aktor di balik kebijakan, siapa sponsor proyek, dan siapa yang akhirnya harus menanggung dampaknya.

Lintasan nilai politik juga membentuk keberanian moral. Keberanian untuk berbeda pendapat, menolak menandatangani kebijakan yang merugikan rakyat, atau mengungkap manipulasi data meski berisiko bagi karier. Tanpa keberanian ini, pendidikan kebijakan hanya melahirkan teknisi kekuasaan, bukan pelayan publik.

Indonesia, dengan sejarah panjang otoritarianisme dan demokrasi prosedural, membutuhkan perancang kebijakan yang tidak hanya pintar, tetapi juga berkarakter. Mereka harus mampu berdiri di tengah tekanan partai, oligarki, dan kepentingan sesaat, sambil tetap menjaga kompas etiknya.

Kampus memiliki peran strategis di titik ini. Bukan dengan menggurui, tetapi dengan membiasakan mahasiswa membaca kebijakan sebagai teks politik, bukan sekadar dokumen administratif. 

Dengan mengajak mereka berdiskusi tentang kasus nyata, konflik kepentingan, dan dilema moral yang dihadapi pembuat kebijakan. Pendidikan kebijakan yang kehilangan nilai politik ibarat kapal tanpa kompas: bisa berlayar jauh, tetapi tidak tahu ke mana arah yang benar.

Sebaliknya, pendidikan yang sadar akan lintasan nilai politik akan melahirkan generasi yang paham bahwa kekuasaan harus diawasi, kebijakan harus dipertanyakan, dan negara harus selalu dipaksa berpihak pada yang lemah. Di sanalah pendidikan tidak hanya mencetak perancang aturan, tetapi penjaga nurani publik.

***

*) Oleh : Imam Syafi’i, Ketua LPIK UNISMA Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.