TIMES MALANG, MALANG – Di papan baliho desa tertulis besar: “Pembangunan Berkelanjutan Menuju Desa Maju dan Mandiri.” Hurufnya tebal, warnanya mencolok, seperti janji kampanye yang baru dicuci. Namun beberapa meter dari papan itu, jalan masih berlubang seperti wajah bulan, becek saat hujan, berdebu saat panas. Selamat datang di desa yang anggarannya gemuk, tetapi tulangnya tetap keropos.

Fenomena desa kumuh di tengah kucuran dana pembangunan yang besar bukan lagi cerita langka. Ia seperti sandiwara rutin tahunan: anggaran turun, spanduk naik, laporan dicetak, tetapi jalan tetap pincang, drainase mampet, dan lampu penerangan lebih sering menjadi hiasan siang hari daripada penolong malam. Uang mengalir deras di atas kertas, namun tersendat di parit-parit desa.

Desa hari ini sering diperlakukan seperti etalase. Yang penting tampilan laporan rapi, tabel anggaran lurus, dan foto dokumentasi cukup terang. Soal kenyataan di lapangan? Itu urusan nanti, atau kalau perlu, disapu dengan kata sakti: “masih dalam proses.” Proses yang entah berjalan atau sekadar berjalan di tempat seperti jarum jam rusak.

Ironisnya, anggaran desa dari tahun ke tahun bukan makin kecil, melainkan kian montok. Angkanya mampu membuat petani terdiam dan buruh mengelus dada. Namun pembangunan infrastruktur seolah berjalan dengan sepatu dua ukuran lebih kecil: lambat, sakit, dan sering tersandung. Jalan desa tetap seperti peta relief, jembatan renta berderit seperti orang tua yang dipaksa joget, dan saluran air berubah menjadi museum sampah plastik.

Di sinilah desa menjadi panggung ilusi. Di ruang musyawarah, pembangunan dibahas dengan istilah megah: pemberdayaan, integrasi, transformasi. Tetapi di luar ruangan, warga masih mengangkat celana saat hujan agar tidak pulang membawa lumpur sebagai oleh-oleh. Anak sekolah meniti papan kayu di atas kubangan, seperti akrobat sirkus tanpa tiket.

Masalahnya bukan semata kurangnya uang, melainkan rapuhnya niat dan bocornya integritas. Anggaran besar tanpa pengawasan hanya akan menjadi kolam empuk bagi ikan-ikan licin. 

Pembangunan pun berubah dari jembatan menuju kesejahteraan menjadi tangga darurat menuju rekening pribadi. Desa akhirnya tak lebih dari panggung sandiwara birokrasi, tempat angka menari lebih indah daripada beton.

Lebih menyedihkan lagi, warga sering hanya menjadi penonton bisu. Mereka tahu jalan rusak, tahu proyek asal jadi, tahu bangunan cepat retak seperti biskuit kena hujan, tetapi suara mereka tenggelam di antara stempel dan tanda tangan. 

Kritik dianggap gangguan, pertanyaan dicap sebagai ketidaktahuan. Demokrasi desa pun kadang hanya hidup saat pemilihan, lalu mati suri sepanjang anggaran berjalan.

Pembangunan seharusnya menjadi tulang punggung desa, bukan sekadar riasan wajah. Infrastruktur bukan hiasan lomba tujuhbelasan, melainkan urat nadi ekonomi rakyat. Tanpa jalan layak, hasil tani mahal ongkos. Tanpa drainase sehat, penyakit datang seperti tamu tak diundang. Tanpa penerangan, malam berubah menjadi wilayah abu-abu antara aman dan waswas.

Jika desa tetap kumuh di tengah anggaran besar, maka yang gagal bukan konsep, melainkan karakter. Kita boleh menyalahkan sistem, prosedur, atau regulasi, tetapi pada akhirnya pembangunan digerakkan oleh manusia. Ketika moral keropos, beton pun ikut retak. Ketika nurani dikorupsi, semen tak mampu menambal ketidakadilan.

Deteksi desa kumuh sejatinya bukan hanya soal memotret rumah reyot atau jalan berlubang, melainkan memeriksa kesehatan tata kelola. Kumuh bukan sekadar soal fisik, tapi juga mental birokrasi. Desa bisa tampak bersih di laporan, tetapi kotor dalam pengelolaan.

Sudah waktunya pembangunan desa diperlakukan sebagai amanah, bukan ATM. Anggaran bukan hadiah, melainkan titipan. Setiap rupiah adalah keringat petani, pajak pedagang, dan harapan anak-anak yang ingin berangkat sekolah tanpa harus melompati kubangan.

Jika tidak, desa akan terus menjadi lukisan indah di proposal, tetapi tetap buram di kenyataan. Anggaran terus membesar, lubang jalan tetap menganga, dan rakyat terus belajar satu hal pahit: bahwa pembangunan bisa tinggi di langit dokumen, namun pendek saat menjejak tanah.

Dan pada akhirnya, kita akan hidup di negeri yang mahir menghitung uang, tetapi gagap membangun jalan. Negeri yang kaya angka, miskin perubahan. Negeri yang desanya terus disebut “berkembang”, tapi tak kunjung benar-benar berjalan.

***

*) Oleh : Burhanuddin, Kader PMII Cabang Kota Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.