TIMES MALANG, MALANG – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) memiliki peran penting dalam memperjuangkan keterwakilan rakyat dan menciptakan birokrasi yang sehat di Indonesia, khususnya di Kota Malang. LIRA sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil telah lama mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dua isu yang sering diangkat oleh LIRA, yakni keterwakilan rakyat dan reformasi birokrasi, merupakan hal yang saling terkait dan memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan Kota Malang. LIRA berusaha menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa kebijakan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan rakyat.

Keterwakilan rakyat yang sesungguhnya bukan hanya soal banyaknya jumlah anggota legislatif, tetapi juga kualitas dalam mengartikulasikan aspirasi rakyat. LIRA selalu mendorong agar sistem pemilihan umum dan perwakilan di DPR serta lembaga legislatif lainnya dapat mencerminkan suara rakyat yang sesungguhnya, tanpa ada dominasi kepentingan politik atau kelompok tertentu. 

Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa meskipun banyak partai politik yang terlibat dalam pemilu, namun sering kali anggota legislatif yang terpilih lebih mengutamakan kepentingan partai dan golongan mereka, bukan rakyat secara keseluruhan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi LIRA dalam mendorong pemilihan yang lebih transparan dan jujur.

Selain itu, LIRA juga memperjuangkan agar birokrasi di Kota Malang menjadi lebih efisien dan tidak berbelit-belit. Sebagai contoh, proses perizinan yang rumit seringkali menghambat perkembangan sektor ekonomi dan usaha kecil. LIRA mendukung berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem birokrasi, seperti program Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mempercepat perizinan usaha. 

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), lebih dari 500.000 usaha baru telah didaftarkan melalui OSS, yang menunjukkan bahwa birokrasi yang lebih sederhana dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya, LIRA juga mengingatkan bahwa tidak semua daerah memiliki infrastruktur atau sumber daya manusia yang siap untuk mengadopsi sistem ini, yang menyebabkan ketimpangan dalam implementasi.

Untuk menciptakan birokrasi yang sehat di Kota Malang, LIRA menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), meskipun sudah ada berbagai upaya untuk mengurangi pungutan liar dan meningkatkan layanan publik, namun masih banyak di Kota Malang yang menghadapi masalah serius dalam hal sumber daya manusia dan integritas pejabat birokrasi. 

LIRA aktif mendorong agar pemerintah melakukan pelatihan dan pemberdayaan bagi aparat birokrasi, serta memperketat pengawasan untuk mencegah praktik korupsi yang masih merajalela.

Lebih jauh lagi, LIRA juga mengusung pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan. LIRA percaya bahwa keterlibatan aktif masyarakat dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan mengurangi ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh legislatif atau eksekutif. 

Dalam hal ini, LIRA melakukan berbagai edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam berdemokrasi dan cara untuk mengakses informasi publik yang penting. Program-program seperti kampanye anti-korupsi dan pendidikan politik yang diinisiasi oleh LIRA bertujuan untuk memperkuat suara rakyat dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh LIRA untuk memperbaiki keterwakilan rakyat adalah melalui pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. LIRA mendorong agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan dalam hal alokasi anggaran dan tujuan yang hendak dicapai. 

Pengawasan ini tidak hanya dilakukan terhadap lembaga legislatif, tetapi juga terhadap eksekutif dan birokrasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan bebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan.

LIRA juga memahami bahwa keterwakilan yang baik harus mencakup pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, LIRA Kota Malang berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat agar lebih paham mengenai proses politik dan hak mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan. 

Melalui berbagai pelatihan tentunya dan diskusi publik, LIRA berusaha menciptakan masyarakat yang tidak hanya pasif, tetapi juga aktif dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap kebijakan yang ada.

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang sehat di Kota Malang, LIRA menekankan pentingnya penerapan teknologi informasi dalam setiap proses administrasi negara. Digitalisasi layanan publik, seperti yang dilakukan dengan sistem e-government, menjadi salah satu cara untuk mempercepat birokrasi dan mengurangi potensi korupsi di Kota Malang. 

Meskipun masih banyak tantangan, seperti infrastruktur dan pelatihan SDM di daerah, LIRA terus berupaya agar teknologi dapat digunakan untuk menyederhanakan birokrasi yang selama ini dikenal rumit dan tidak efisien.

Pada akhirnya, keterwakilan rakyat dan birokrasi yang sehat harus berjalan seiring untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efisien. LIRA, dengan seluruh program dan inisiatif yang dijalankan, berperan aktif dalam memperbaiki kedua aspek ini. 

Jika kedua hal ini dapat terwujud, maka tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan negara yang lebih demokratis dan berkeadilan akan semakin dekat tercapai. LIRA Kota Malang akan terus berupaya untuk memastikan bahwa suara rakyat tidak hanya didengar, tetapi juga diimplementasikan dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

***

*) Oleh : M. Sofyan, Sekretaris Daerah LIRA Kota Malang.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.