TIMES MALANG, MALANG – Pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki beberapa catatan kritis di bidang komunikasi yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan mendatang. Hal ini disampaikan oleh dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya (UB), Verdy Firmantoro. Menurutnya, terdapat empat masalah utama yang perlu diperbaiki oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pertama, Verdy menyoroti blunder komunikasi selama masa Pandemi Covid-19.

“Selama pandemi, banyak terjadi proses blunder komunikasi, dan ini bisa menjadi refleksi bagi pemerintahan ke depan meskipun situasinya belum tentu sama,” ujarnya.

Kedua, Verdy mencatat kegagalan pemerintahan saat ini dalam mengkomunikasikan kebijakan strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun proyek ini sudah berjalan dan undang-undangnya disahkan, masih ada diskursus di ruang publik yang belum terjawab dengan baik.

"Ini tentu PR bagi pemerintahan baru bagaimana kebijakan seperti ini dapat diterima oleh masyarakat," paparnya.

Ketiga, Verdy menilai pemerintahan saat ini terlalu defensif terhadap kritik. Ia menyarankan agar pemerintah selanjutnya lebih dialogis, sehingga kritik yang sifatnya konstruktif bisa menjadi energi positif bagi pemerintahan.

Keempat, ia menggarisbawahi persoalan miskomunikasi dan misinformasi, terutama dalam penyebaran informasi di ruang digital dan media sosial.

“Peningkatan hoaks menjadi isu besar yang sulit direspon oleh pemerintah. Ini juga menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran,” tegas Verdy.

Saran untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Verdy menyarankan agar pemerintahan baru dapat membangun komunikasi yang lebih integratif. Menurutnya, selama ini komunikasi di pemerintahan sering dianggap sebagai representasi tunggal pemerintah, yang jika tidak terintegrasi dengan baik, justru bisa menimbulkan blunder komunikasi. “Komunikasi yang tidak satu suara di dalam pemerintahan dapat menciptakan chaos karena perbedaan yang beragam,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai payung hukum bagi masyarakat, bukan sebagai alat yang menimbulkan ketakutan. "Undang-undang ini seharusnya melindungi masyarakat, bukan malah menjerat mereka," tambah Verdy.

Dengan catatan-catatan tersebut, Verdy berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memperbaiki kebijakan komunikasi yang masih belum sempurna dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Pemerintahan yang lebih dialogis dan integratif akan berperan besar dalam meningkatkan kepercayaan publik dan keberhasilan kebijakan pemerintah. (*)