TIMES MALANG, MALANG – Upaya inovasi proaktif dilakukan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Malang. 

Upaya proaktif yang dilakukan, diawali dengan membangun kesepahaman dan kerja sama, dengan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Malang, di Pendopo Kantor Bupati, Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (21/1/2025). 

"Kerja sama dengan AKD Kabupaten Malang ini, sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi kampus Unira Malang. Melalui kerja sama itu, kami akan ikut mempekuat dan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa-desa," terang Dekan FISIP Unira Malang, Husnul Hakim Syadad, S.HI, MH, usai penandatanganan bersama perjanjian kerja sama. 

Menurutnya, perjanjian ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa, baik melalui penelitian, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Ruang lingkup lainnya dari kerja sama dengan AKD Kabupaten Malang ini, lanjut Husnul, juga dalam pengembangan program Desa Cerdas  melalui peningkatan SDM aparatur desa, juga program beasiswa Desa Cerdas bagi aparatur desa.

"Dalam kurun selama masa lima tahun, FISIP Unira akan melakukan berbagai pendampingan, seperti praktik baik penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, juga tata kelola keuangan. Termasuk, dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)," jelasnya. 

Berbagai lingkup kegiatan pemerintahan dan pengembangan desa-desa ini, kata Husnul, sekaligus menjadi laboratorium lapangan (life site), khususnya bagi sivitas akademika FISIP Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Malang, Hasan Basori menyatakan, mewakili kepala desa dalam naungan AKD se Kabupaten Malang, pihaknya menyambut baik inisiatif dan komitmen dukungan dari Unira Malang. 

Melalui kerja sama FISIP Unira dan AKD ini, ia berharap berbagai sumbatan dan kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bisa terbantu. 

"Ya kerja sama dan dukungan pendampingan Unira ini akan sangat banyak membantu pemerintahan desa, terutama dalam pemberdayaan masyarakat desa. Termasuk pula penguatan aparatur pemdes. mulai perencanaan pembangunan, tata kelola, sampai inovasi pengembangan desa," terang Basori. 

Ia mengaku sudah ada pendampingan dari pendamping lokal desa, namun ini menurutnya belum cukup, dan akan lebih bagus jika dilengkapi dukungan pihak kampus. Terlebih, kata Basori, belum ada dukungan kerja sama yang lebih komprehensif dari kampus lain sebelumnya. 

"Tentu kerja sama ini akan kami maksimalkan, karena memang diharapkan pendampingan desa yang berkelanjutan," demikian Kepala Desa Bululawang ini. 

Selain dengan AKD Kabupaten Malang, perjanjian kerja sama serupa juga dilakukan Unira Malang dengan pihak Yayasan Komunitas Pelindungan Perempuan dan Anak Nusantara (Koppatara), terkhusus untuk Prodi Ilmu Psikologi. 

Direktur Koppatara, Zuhro Rosyidah, S.P., M.Pd mengungkapkan, dalam penanganan masalah perlindungan perempuan dan anak, memang bisa melibatkan mahasiswa untuk pengalaman lapang penanganan korban. 

"Ya, (kerja sama dengan FISIP Unira) setidaknya bisa untuk pengalaman lapang, dalam assessmen awal. Jika cukup pengalaman dan mampu, maka bisa menangani sendiri," terang Rosyidah. 

Dalam penanganan masalah anak, lanjutnya, pendampingan bisa sampai tindak lanjut proses litigasi ataupun mediasi. Bahkan, bisa juga sampai mendampingi selama proses persidangan. 

Acara penandatanganan kerja sama Unira ini juga bersamaan dengan kegiatan seminar mahasiswa, sekaligus pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan dan Psikologi. 

Dalam seminar ini, sebagai narasumber dan pemantik diskusi Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, dan Komisioner KPU Kabupaten Malang, Askari. Narasumber lainnya, akademisi FISIP Unira Malang, Husnul Hakim Syadad dan M. Imron, M.AP. (*)