TIMES MALANG, JAKARTA – Pemerintahan Donald Trump mulai "menghabisi" program-program yang dibuat Joe Biden, satu diantaranya DEI (Diversity, Equity, and Inclusion).

Selain itu. Senin malam, Gedung Putih mengumumkan, untuk kali kedua, Trump juga menarik AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Perintah eksekutif hari pertama itu memenuhi janji kampanye Trump untuk menolak lembaga-lembaga global.

Para ahli kesehatan khawatir hal itu akan mengisolasi AS dengan konsekuensi terhadap respons pandemi dan penyakit serta hubungan diplomatik di seluruh dunia.

Amerika Serikat adalah anggota pendiri WHO pada tahun 1948 dan telah berpartisipasi dalam membentuk dan mengatur pekerjaan WHO sejak saat itubbersama dengan 193 Negara Anggota lainnya.

Selama lebih dari tujuh dekade, WHO dan AS telah menyelamatkan banyak nyawa dan melindungi warga Amerika dan semua orang dari ancaman kesehatan.

Namun Donald Trump menegaskan pada hari Senin, bahwa WHO telah gagal bertindak secara independen dari pengaruh politik yang tidak pantas dari negara-negara anggota.

Trump juga mengklaim bahwa badan kesehatan global tersebut meminta pembayaran yang sangat memberatkan dari AS yang tidak proporsional dengan jumlah yang diberikan oleh negara-negara lain yang lebih besar, seperti China.

Langkah tersebut menetapkan periode pemberitahuan selama 12 bulan bagi AS untuk meninggalkan badan kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menghentikan semua kontribusi finansial untuk pekerjaannya.

Amerika Serikat sejauh ini merupakan pendukung finansial WHO terbesar dengan menyumbang sekitar 18% dari keseluruhan pendanaannya. 

Anggaran dua tahun terakhir badan tersebut (untuk 2024-2025) adalah $6,8 miliar.

Cuti Berbayar 

Sementara itu menurut memo baru dari Kantor Manajemen Personalia, pemerintahan Trump juga memerintahkan semua pegawai federal dalam peran keberagaman, kesetaraan, dan inklusi untuk diberikan cuti berbayar paling lambat Rabu malam.

Pemerintahan Trump juga mengarahkan lembaga pemerintah untuk menyusun rencana pemberhentian pekerja dalam peran DEI.

Memo tersebut, yang dikeluarkan pada hari Selasa kepada para kepala departemen dan lembaga, menetapkan batas waktu paling lambat hari Rabu pukul 5 sore ET untuk memberi tahu para karyawan bahwa mereka akan diberikan cuti administratif berbayar saat lembaga-lembaga tersebut bersiap untuk menutup semua kantor dan program yang terkait dengan DEI dan menghapus semua situs web dan akun media sosial untuk kantor-kantor tersebut.

Ia juga meminta badan-badan federal untuk menyerahkan rencana tertulis paling lambat tanggal 31 Januari untuk memberhentikan para pegawainya.

Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada hari Senin yang mengakhiri program keragaman, kesetaraan, dan inklusi yang dinilai "radikal dan boros  di lembaga-lembaga federal, dengan memerintahkan kantor-kantor dan program-program DEI untuk ditutup.

"Presiden Trump berkampanye untuk mengakhiri momok DEI dari pemerintah federal kita dan mengembalikan Amerika ke masyarakat berbasis prestasi di mana orang-orang dipekerjakan berdasarkan keterampilan mereka, bukan warna kulit mereka," kata sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt dalam sebuah pernyataan Selasa malam.

"Ini adalah kemenangan lain bagi warga Amerika dari semua ras, agama, dan kepercayaan. Janji dibuat, janji ditepati," tambah Karoline Leavitt.

Tidak jelas berapa banyak karyawan yang akan terkena dampak. Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pada hari pertama masa jabatan keduanya,
Trump telah menandatangani 46 perintah eksekutif dan tindakan presiden pada hari Senin yang membahas sejumlah janji kampanye, termasuk mengakhiri kebijakan perbatasan era Joe Biden dan mengampuni perusuh Capitol pada 6 Januari.

Selasa lalu, ia juga menandatangani perintah eksekutif yang menargetkan praktik perekrutan yang beragam di Badan Penerbangan Federal, dengan alasan bahwa inisiatif tersebut menghukum "warga Amerika yang bekerja keras yang ingin bekerja di FAA tetapi tidak bisa melakukannya karena mereka tidak memiliki disabilitas atau warna kulit yang diperlukan.

Langkah Trump pada hari-hari pertama pemerintahan keduanya ini merupakan kelanjutan dari upaya yang dilakukannya menjelang akhir masa jabatan pertamanya.

Pada tahun 2020, Trump menandatangani perintah eksekutif  yang melarang program DEI federal.

Namun Presiden Joe Biden kemudian membalasnya dengan menandatangani tindakan yang bertujuan untuk memperkuat kesetaraan rasial tak lama setelah ia menjabat pada tahun 2021.

Tetapi kini pemerintahan Donald Trump ganti mulai "menghabisi" program-program yang dibuat Joe Biden termasuk DEI (Diversity, Equity, and Inclusion). (*)