TIMES MALANG, MALANG – Komisi III DPRD Kabupaten Malang melakukan kunjungan inspeksi ke Stadion Kanjuruhan, Rabu (22/1/2025) sore. Kunjungan mendadak ini anggota dewan ini dipimpin Ketua Komisi III, Tantri Bararoh. 

Kurang lebih selama 1,5 jam kunjungan ini dilakukan komisi DPRD yang membidangi infrastruktur ini. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Hidayat, dan jajaran Dinas PKP Cipta Karya mendampingi selama inspeksi tersebut. 

Perwakilan pelaksana renovasi Stadion Kanjuruhan Malang, PT Waskita Karya dan Abipraya KSO, menjelaskan masa pekerjaan renovasi sudah berakhir per 31 Desember 2024 lalu. 

Akan tetapi, saat ini sampai kurun 365 hari ke depan, tanggung jawab pemeliharaan Stadion Kanjuruhan tetap menjadi tanggung jawab pelaksana. 

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Tantri Bararoh meminta penjelasan terkait kondisi terakhir hasil renovasi Stadion Kanjuruhan sesuai masa kontrak.

Pihaknya juga menanyakan, proses kegiatan lain yang masih harus dilakukan sebelum peresmian dan serah terima kepada Pemkab Malang. 

Selain melihat kondisi lapangan stadion, anggota dewan Komisi III ini juga melihat langsung fasilitas utama yang ada dalam gedung utama Stadion Kanjuruhan. Seperti ruang ganti pemain, juga akses ke tribun penonton maupun VVIP. 

Selain itu, bangunan monumen di Gate 13 Stadion Kanjuruhan juga dilihat langsung, sampai bekas tangga tribun yang masih tersisa seperti pasca kejadian kelam, Tragedi Kanjuruhan, 1 Oktober 2022 silam. 

"Kedatangan kami dari Komisi III ini, untuk meninjau saja kondisi infrastruktur stadion (usai direnovasi). Artinya, sebelum nanti resmi diserahterimakan, apakah sudah benar-benar (layak), sesuai harapan semuanya," terang Tantri Bararoh, di sela inspeksi di Stadion Kanjuruhan, Rabu (22/1/2025). 

Disinggung hasil yang didapatkan, Tantri menyebut, tidak mendapati temuan signifikan. Yang masih dikerjakan, menurutnya sebatas kekurangan yang masih bisa diperbaiki. Seperti halnya, adanya rembesan di tribun yang butuh, pengecatan ulang pada dinding konstruksi atau penanganan seperlunya. 

Sesuai penjelasan pelaksana renovasi, menurutnya pekerjaan utama lebih pada renovasi stadion, dengan penguatan struktur bangunan yang ada. 

"Memang lebih banyak renovasi, dengan penguatan struktur untuk lebih meningkatkan keamanan (penonton) dan lainnya. Nah, itu yang kami ingin pastikan. Sebenarnya sudah cukup bagus hasil pekerjaannya, sesuai standar internasional," ungkap Tantri. 

Meski demikian, Komisi III DPRD Kabupaten Malang meminta sebelum ada serah terima ke pemerintah daerah, maka kondisi dan hasil renovasi stadion harus benar-benar dipastikan klir.

"Catatannya, memang sebelum serah terima dan ditempati, harus dipastikan, dicek satu persatu terkait hasil pekerjaan renovasinya. Sehingga, nanti benar-benar dipastikan tidak ada masalah ketika sudah dimanfaatkan," tandas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini. 

Berikutnya, lanjut Tantri, adalah setelah penyerahan ke Pemkab Malang, maka memang untuk pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dimana, dalam ini diperlukan anggaran APBD yang tidak sedikit. 

"Berikutnya memang pada pemeliharaan itu, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Memang anggarannya cukup mahal ya, tetapi kami berharap bisa diatur dengan baik," terangnya. 

Tantri Bararoh juga mengingatkan, agar tanggung jawab perawatan oleh pelaksana renovasi benar-benar dijalankan, dalam kurun 365 hari. Jika ini tidak dilakukan, menurutnya bisa menjadi catatan wanprestasi yang harus dipertanggungjawabkan. 

Sementara itu, Kadispora Kabupaten Malang, Hidayat mengungkapkan, kebutuhan anggaran pemeliharaan Stadion Kanjuruhan yang sudah dihitung, seperti untuk perawatan lampu stadion dan rumput lapangan. 

Dimana, masing-masing membutuhkan anggaran Rp62 juta/bulan untuk lampu stadion dan Rp30 juta/bulan untuk perawatan rumput lapangan. 

Hidayat juga menegaskan, akan memastikan dulu bersama OPD terkait, melakukan cek semua hasil dari setiap item pekerjaan.  Dia menyampaikan pihaknya tidak mau gegabah langsung serah terima.

"Sejak kemarin ini kita sudah berjalan, melakukan cek list bersama OPD terkait, termasuk Kementerian PU dan PT Waskita Karya pada setiap item pekerjaa apakah sudah layak atau belum. Sehingga, nanti setelah Pak Bupati tanda tangan menerima, sudah tidak ada masalah di kemudian hari," jelasnya. (*)