TIMES MALANG, MALANG – Dampak negatif pengelolaan sampah di TPA Supit Urang Malang ternyata masih dirasakan oleh sejumlah warga di kawasan Jedong dan Pandanlandung, Kabupaten Malang. Hal ini, setelah Komisi C DPRD Kota Malang melakukan sidak ke warga terdampak dan ke TPA Supit Urang, Rabu (22/1/2025).

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nurakhmadi mengatakan, keluhan warga di desa Jedong dan Pandanlandung, Kabupaten Malang akibat aktifitas pengelolaan sampah di TPA Supit Urang ini harus ditangani secara serius.

Sebab, warga desa merasa sudah geram terkena dampak negatifnya. Dimana, air yang menjadi salah satu sumber utama kehidupan mereka sampai tercemar dan tak layak dikonsumsi.

“Kami mencoba turun langsung mendengarkan masalah yang ada. Kita harus melihat semua sisi, bukan hanya prestasinya saja. Jangan sampai yang positif ini masih merugikan warga sekitar,” ujar Dito, Rabu (22/1/2025).

Ia juga menganggap bahwa temuan ini menjadi sebuah ironi. Dimana, Kota Malang yang selama ini air bersih bergantung dari sumber di wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu, malah memberikan dampak negatif dengan cara mencemari air warga desa di Kabupaten Malang akibat pengelolaan sampah di TPA Supit Urang.

“Ini ironi ya dan kami ingin menyelesaikan ini,” katanya.

Untuk meminimalisir dampak negatif akibat pengelolaan sampah, maka Dito menyarankan dan mendorong Pemkot Malang untuk segera melakukan RDF (Refuse Derived Fuel) atau bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pengolahan sampah anorganik.

Dimana, RDF yang juga dikenal sebagai keripik sampah ini bisa meminimalisir dampak. Sebab, tak bisa dipungkiri bahwa objektif volume sampah di TPA Supit Urang ini memang terlalu besar dan belum ditangani secara maksimal.

“Kita bahas terkait briket. Sekarang ini menggunakan metode sanitary landfill, sebelumnya kan control landfill. Artinya, ada yang belum tertangani dengan baik dan solusinya kami mendorong RDF ini, bagaimana tambang sampah ini menjadi briket untuk meminimalisir dampak,” jelasnya.

Tak hanya itu, sebagai bentuk tanggungjawab Pemkot Malang atas dampak yang diberikan, maka pemberian layanan kesehatan gratis bagi warga desa terdampak juga harus dilakukan.

“Jadi ada harapan semua bisa terakomodir sembari kita menyelesaikan masalah ini. Sumur bor warga juga butuh, dan ini kita usahakan bersama,” ucapnya.(*)