TIMES MALANG, MALANG – Presiden RI, Prabowo Subianto menginisiasi program 3 juta perumahan bagi masyarakat di di daerah-daerah Indonesia, termasuk Kota Malang. Hal itu disambut baik oleh Pemkot Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP).

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulhardjanto mengatakan siap mendukung dan menjalankan program tersebut.

Akan tetapi, dukungan tersebut cukup sulit dilakukan dan berpotensi tak maksimal. Sebab, lahan di Kota Malang makin tahun kini makin menyusut.

“Kalaupun kami mendukung di lahan, artinya itu lahan milik pemerintah sehingga tidak perlu dilakukan pembebasan lahan dan menjadi beban,” ujar Dandung, Kamis (16/1/2025).

Meski begitu, Dandung mengaku siap dan mengusahakan semaksimal mungkin untuk mendukung program besar dari Presiden RI Prabowo Subianto.

“Pada prinsipnya kami siap melaksanakan kebijakan pusat. Termasuk tiga juta perumahan itu,” ungkapnya.

Ia membeberkan, lahan yang dimiliki atau merupakan aset dari Pemkot Malang memang cukup banyak. Namun, jarang yang areanya bisa mencakup untuk digunakan sebagai perumahan.

“Kita juga harus cari. Sebetulnya aset Pemkot banyak, cuma yang luas hampir nggak ada,” katanya.

Dandung juga merespons soal usulan DPRD Kota Malang yang merekomendasikan saatnya memiliki bangunan vertikal atau rumah susun untuk publik sebagai solusi keterbatasan lahan. 

"Rumah susun ya kita juga bisa. Tapi perlu dikaji, perlu dibangun berapa unit, berapa lantai sehingga ketemu luasannya berapa," tuturnya.

Selain itu, bangunan vertikal juga perlu kajian soal penunjang kebutuhan fasilitas publik. Mulai dari akses jalan, drainase, taman bermain anak, air limbah dan lainnya. 

"Artinya kemungkinan (bangunan vertikal) itu tetap ada, tapi perlu kajian juga," ucapnya. (*)