TIMES MALANG, MALANG – Kebijakan PPN 12 persen dan Makan siang Gratis yang merupakan program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, mendapatkan sorotan dari Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Malang. 

LIRA menilai kebijakan kenaikan tarif PPN 12 persen, bukan solusi terbaik meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Begitu pun, program makan siang gratis yang mulai terjadi penyalahgunaan, mulai tindakan penipuan, pungli.

Ferry Hamid, Walikota LIRA Kota Malang, menegaskan bahwa kebijakan PPN 12 persen akan semakin memberatkan perekonomian rakyat kecil. 

“Peningkatan PPN menjadi 12 persen jelas akan langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Barang-barang kebutuhan pokok yang selama ini sudah sulit dijangkau oleh banyak keluarga, akan semakin mahal. Ini sangat mengancam perekonomian rakyat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah,” kata Ferry Hamid, Selasa (31/12/2024).

Meskipun, kenaikan tarif PPN 12 persen di tujukan untuk meningkatkan pendapatan negara, LIRA menilai bahwa beban ekonomi yang akan ditanggung rakyat jauh lebih besar. 

“Kami melihat adanya ketidakseimbangan dalam pengambilan kebijakan ini. Di tengah krisis ekonomi dan inflasi yang belum sepenuhnya terkendali, penambahan beban pajak justru akan semakin memperburuk kondisi ekonomi rakyat,” ujarnya.

Selain itu, LIRA Kota Malang juga menyoroti program makan siang gratis di sekolah yang banyak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab.

“Kami menerima banyak laporan mengenai adanya pungutan liar dan penipuan terkait program makan siang bergizi gratis ini. Tak hanya itu, program ini juga belum menyentuh sekolah-sekolah di daerah pelosok yang semestinya harus merata,” tuturnya.

Penyalahgunaan ini jelas mencoreng niat baik pemerintah. Melainkan dengan adanya praktik-praktik tidak terpuji ini, justru banyak yang menjadi korban dari program ini.

Lebih lanjut, LIRA mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi program tersebut, agar tidak ada lagi penyimpangan yang merugikan masyarakat. 

“Kami mendukung adanya kebijakan pro-rakyat, namun kebijakan tersebut harus dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Jangan sampai program yang seharusnya meringankan beban rakyat malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Mengenai kebijakan kenaikan PPN 12 persen, LIRA juga mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan daya beli rakyat. 

“Pemerintah seharusnya fokus pada kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung, bukan kebijakan yang justru menambah beban mereka,” tambahnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, LIRA Kota Malang berencana untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah setempat dan pihak terkait tim pelaksana teknis, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat serta mencari solusi yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat. 

“Kami akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat kecil agar kebijakan yang diambil benar-benar memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan mereka, dan yang berkaitan dengan makan siang gratis pula kami akan mengawal, dan bersinergi dengan tim lainnya untuk menghentikan dan tidak memberikan ruang bagi yang ingin menyalahgunakan,” pungkasnya. (*)