TIMES MALANG, MALANG – Indonesia tercatat sebagai negara dengan produksi buku terbanyak kelima di dunia. Yakni dengan 135.081 judul buku diterbitkan setiap tahunnya. Hal itu sesuai dengan  laporan World Population Review 2025. Namun, capaian ini belum berbanding lurus dengan tingkat literasi masyarakat.

Data Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-19 dari 24 negara Asia yang disurvei, dengan skor membaca hanya sebesar 359.

Menanggapi hal ini, dosen Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB), Dr. Mukhlis, S.IP., M.IP., menilai rendahnya literasi masyarakat tidak bisa dilepaskan dari tiga faktor utama: harga buku yang mahal, keterbatasan waktu, dan akses bacaan yang belum merata.

“Kalau kita bicara harga buku, masyarakat kita masih menganggap itu sebagai barang mewah. Buku-buku dibungkus plastik di toko, kita hanya bisa menebak isinya dari sinopsis,” ujarnya.

Mukhlis juga menyoroti peran penting perpustakaan dalam mengatasi kendala ekonomi dan distribusi bahan bacaan, baik melalui layanan fisik maupun digital.

“Rata-rata perpustakaan sekarang punya layanan online. Jadi masyarakat bisa cek koleksi secara daring, lalu tinggal datang untuk meminjam,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa definisi membaca harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. “Masyarakat sekarang lebih nyaman membaca e-book, artikel daring, atau konten digital lainnya. Itu juga bagian dari literasi,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa literasi digital tidak serta merta menyelesaikan persoalan. Keterbatasan perangkat, internet, dan listrik masih menjadi tantangan.

“Kita perlu gawai, koneksi internet, dan daya listrik. Tanpa itu, membaca pun bisa terhenti karena baterai habis atau sinyal tak stabil,” ungkapnya.

Selain faktor teknologi dan ekonomi, Mukhlis menekankan pentingnya peran keluarga dalam membangun budaya literasi sejak dini.

“Sayangnya, banyak anak-anak tumbuh dalam rumah yang tak mengenalkan buku. Gadget memang lebih cepat menarik perhatian, tapi kita bisa menyeimbangkan itu dengan bacaan yang interaktif,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah, lembaga perpustakaan, dan masyarakat dapat bersinergi dalam memperkuat budaya literasi melalui kebijakan, fasilitas, dan kolaborasi.

“Literasi adalah pondasi peradaban. Kalau kita ingin posisi Indonesia naik dari peringkat terbawah dalam survei PISA, kita harus mulai dari hal paling mendasar: menjadikan membaca sebagai bagian dari keseharian, bukan kewajiban,” pungkas Mukhlis. (*)