TIMES MALANG, MALANG – Dinas Pendidikan Kabupaten Malang memastikan komitmen penyelenggaraan pendidikan yang profesional dan akuntabel. Salah satunya, diwujudkan dengan penguatan disiplin dan kinerja tata kelola sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Penguatan disiplin ini menjadi tuntutan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas. Sedangkan, untuk tata kelola menyangkut pelayanan dan penyelenggaraan administratif di satuan pendidikan. 

"Pembinaan disiplin ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan tata kelola keuangan bagi Satuan Pendidikan sesuai perundang-undangan selalu kami berikan. Pembinaan disiplin ASN itu bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja dan produktivitas selaku pendidik maupun tenaga kependidikan," terang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji. 

Pelatihan Pajak Digital, yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, pada Rabu (30/7/2025). (FOTO: Amin/TIMES Indonesia) 

Dikatakan, ASN jajaran Dinas Pendidikan, melalui pembinaan ini diharapkan memahami hak dan kewajibannya. Memahami tentang larangan dan pedoman kinerjanya.

"Sehingga, dengan memahami itu insyaAllah memperkecil pelanggaran, bahkan bisa menjauhkan dari pelanggaran, karena sudah memahami apa saja aturannya," tandasnya. 

Kemudian untuk tata kelola keuangan di sekolahan itu, agar pihak sekolah itu mampu mengelola keuangan dengan baik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian penatausahaannya, sampai pelaporan dan pertanggung jawabannya. 

Suwadji mencontohkan pengelolaan dana BOS Pendidikan, yang sudah ada juknis dan ketentuan-ketentuan pemanfaatannya, memang harus dipahami dan diketahui, yang tentunya harus dilaksanakan. 

"Dengan sosialisasi aturan-aturan dari pengelolaan keuangan yang ada di sekolah, naka kalau mampu memahami bisa melaksanakan dengan baik, kan akan memperkecil munculnya pelanggaran," demikian pejabat bergelar Doktor ini. 

Terkhusus tata kelola Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di lingkungan sekolah, juga diperkuat dengan pelatihan Pajak Digital dengan aplikasi CORETAX, yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, pada Rabu (30/7/2025) lalu. 

Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman para bendahara dan operator Bantuan Operasional Satuan di lingkungan sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rosyta Dewi mengungkapkan, pelatihan ini sebagai bentuk pendampingan terhadap satuan pendidikan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Dana BOSP. Khususnya, pada aspek pembayaran pajak atas beban belanja yang bersumber dari dana tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis Dinas Pendidikan dalam mendukung tata kelola keuangan pendidikan yang lebih baik, akuntabel, dan berbasis digital. 

Sekdin Rosyta menekankan, pentingnya pemahaman teknis dan administratif dalam pengelolaan dana BOSP agar proses pelaporan pajak dapat berjalan dengan akurat dan sesuai regulasi yang berlaku.

"Melalui pelatihan ini, kami berharap para bendahara dan operator dapat memahami alur perpajakan terbaru dan mampu menggunakan aplikasi secara efektif, mulai dari input data hingga pelaporan,” terangnya. 

Pelatihan ini dipandu narasumber dari Kantor Pajak Pratama Kepanjen, yang memberikan materi teknis mengenai penggunaan aplikasi CORETAX, sebagai sistem digital terbaru dalam mendukung pelaporan dan pembayaran pajak secara transparan dan efisien.

Hasil yang diharapkan, bendahara dan operator BOSP mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas di sekolah masing-masing. Sehingga, dapat menghindari kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. (D)