TIMES MALANG, MALANG – Kinerja pemerintahan daerah di Kabupaten Malang yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Malang, HM Sanusi-Didik Gatot Subroto, selama 2024 dinilai sudah bagus oleh beberapa pihak. Namun, pemerataan akses dan sejumlah ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan ke depan. 

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, berpandangan apa yang sudah dilakukan Pemkab Malang yang dikepalai petahana Bupati Malang, Sanusi, sudah cukup bagus dan berdampak pada kebutuhan masyarakat. 

Dikatakan, setidaknya selama 2024 ini, pemerintah daerah Kabupaten Malang sudah lebih mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat. Seper halnya, melalui kegiatan Subuh Keliling yang rutin dilakukan Bupati, bersama pimpinan OPD jajarannya. 

Selain itu, menurutnya beberapa program Pemkab Malang juga sudah banyak yang memang layak diapresiasi. 

Meski demikian, beberapa hal masih menjadi catatannya untuk mendapatkan atensi oleh Pemkab Malang ke depan. Terutama, terkait pemerataan akses dan ketimpangan yang masih dialami sebagian masyarakat dalam beberapa aspek. 

"Dalam catatan Saya, beberapa hal masih perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Masih ada masalah ketimpangan antardaerah yang masih dialami masyarakat yang ada di 33 kecamatan di Kabupaten Malang," kata Puguh Wiji, kepada TIMES Indonesia, Selasa (17/12/2024). 

Ia menyebutkan, potensi sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Malang masih belum menjadi prioritas di Kabupaten Malang untuk ditingkatkan. Padahal, sektor ini sangat prospek dikembangkan, mengingat potensi hasil pertanian hampir merata di wilayah Kabupaten Malang. 

"Berikutnya, masalah kesejahteraan perekonomian dan sosial, yang juga mencakup pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, harus menjadi perhatian lebih serius. Penanganan masalah tersebut memang juga menjadi perhatian pemerintah, sehingga perlu lebih ditingkatkan sinergi dalam menanganinya," kata Puguh. 

Warga masyarakat di beberapa wilayah, kata Puguh, menurutnya belum terakses secara tepat melalui program-program kesejahteraan sosial. Ini banyak dialami masyarakat dari wilayah pinggiran dan pedesaan. 

"Masih terjadi ketimpangan, dan ini harus jadi perhatian lebih serius pemerintah daerah. Pemerataan akses pelayanan bagi masyarakat harus dipikirkan lebih serius, dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat," kata Anggota Fraksi PKS DPRD Jatim ini. 

Juga soal infrastruktur, seperti halnya jalan, menurutnya harus diperhatikan kelayakan dan kebermanfatannya bagi aktivitas masyarakat. 

"Jalan penting tidak hanya untuk kemudahan akses bagi aktivitas masyarakat Kabupaten Malang, namun juga orang dari luar, baik yang berkepentingan untuk investasi atau menikmati pariwisata," jelasnya. 

Kalayakan infrastruktur jalan ini, lanjut Puguh,  mencakup pula semua kemanfaatannya. Termasuk, jalan provinsi dan nasional, yang mendukung untuk kenudahan akses ke tempat wisata, penghubung antarkecamatan, juga yang menjangkau potensi yang ada di semua desa, termasuk wisata desanya. 

Karena itu pula, menurutnya ke depan pemerintah Kabupaten Malang semestinya lebih aktif membangun komunikasi intens dengan pemerintah di atasnya. Bukan sebaliknya, hanya berpangku tangan terhadap kondisi jalan yang bukan dalam kewenangannya. 

Masalah pelestarian budaya dan fenoma sosial yang ditimbulkan juga menjadi sorotan Puguh Wiji. Ia mencontohkan, ada keprihatian dari kesenian pop bantengan mberot yang banyak digandrungi remaja bahkan anak-anak belakangan ini. 

Menurut Puguh, keluhuran nilai dan keaslian kesenian bantengan atau kekayaan budaya lain yang dimiliki Kabupaten Malang harus dijaga dan dilestarikan. 

"Yang terpenting dari bantengan mberot ini, harus jadi perhatian serius adalah ketertibannya. Terutama, dampaknya pada moral dan karakter anak-anak kedepan, jangan sampai rusak atau beralih lebih mementingkan mberot, dan menjadi malas untuk sekolah atau kegiatan positif lainnya," demikian pria yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Daerah DPW PKS Jawa Timur ini. (*)