TIMES MALANG, SURAKARTA – Wacana pemilihan Gubernur sampai dengan bupati dan walikota melalui DPRD mencuat kembali. Pernyataan ini di sampaikan Presiden Prabowo dalam pidato puncak perayaan HUT partai Golkar Hari kamis 12 Desember 2024. 

Presiden memberikan wacana bahwasanya pemilihan gubernur dan bupati maupun walikota ketika dipilih DPR memberikan efisiensi dan efektivitas anggaran. Dalam pidato ini Presiden juga memberikan gambaran Negara tetangga seperti Malaysia yang melaksanakan pemilukada melalui DPRD.

Pernyataan presiden dalam membahas wacana pilkada dipilih oleh DPRD ini menuai pro dan kontra. Tentu dalam prespektif anggaran sangat efisien pemilu di pilih oleh DPRD, karena hanya ada  anggaran pemilihan satu kali yakni pemilihan Presiden dan legislative. Mengingat pengeluaran pilkada sangat banyak.

Di kutip dari (kompasmedia.com) anggaran pelaksanaan pemilukada untuk KPU mencapai 28,76 triliun, Bawaslu 8,69 triliun, dan belum untuk keamanan. Sehingga wacana presiden Prabowo tentang wacana pemilukada melalui DPR sangat efisien. Namun bagaimana dari prespektif kedaulatan rakyat?

Berbicara tentang Demokrasi tentu tidak terlepas dari kedaulatan rakyat. Selain itu demokrasi pasti berhubungan erat dengan pemilihan. Sehingga sinergitas antara rakyat dan pemilihan ini tidak bisa terpisahkan. 

Walaupun DPRD dipilih oleh rakyat dan ketika wacana ini nantinya DPRD akan memilih gubernur dan bupati maupun wali kota disini kedaulatan rakyat akan berkurang kedudukannya karena asas langsung dalam pemilihan umum dihilangkan. 

Terlebih dinamika politik di Indonesia yang masih belum memihak terhadap masyarakat secara menyeluruh, sehingga di waspadai pemilihan melalui DPR nantinya gubernur, bupati dan wali kota hanya berfokus kepada pemerintah pusat tanpa memperdulikan rakyat.

Selain itu, kewaspadaan yang perlu di garis bawahi, ialah hilangnya pelayan masyarakat di tataran pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota karena mereka menganggap para pemimpinya dipilih melalui DPRD bukan melalui pemilihan langsung. Kembali lagi, Negara Indonesia yang berasaskan Demokrasi dimana didalam nya terdapat pemilihan, seharusnya rakyat harus tetap memilih untuk menjunjung kedaulatan rakyat.

***

*) Oleh : Haidar Fikri, M.A.P., Alumni Magister Administrasi Publik Universitas Sebelas MAret.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.