TIMES MALANG, MALANG – Di banyak kampus, tugas akademik akhir selalu dibungkus sebagai “gerbang kedewasaan intelektual”. Skripsi, tesis, atau tugas akhir diposisikan sebagai mahakarya terakhir sebelum mahasiswa resmi menyandang gelar sarjana. Kalimat motivasi sering diulang: ini ujian mental, ini pembuktian diri, ini proses pendewasaan.

Namun di balik jargon heroik itu, ada realitas sunyi yang jarang dibicarakan: ribuan mahasiswa yang kelelahan secara mental, cemas berlarut-larut, kehilangan kepercayaan diri, bahkan depresi, hanya karena terjebak dalam skema tugas akhir yang tidak manusiawi. Masalahnya bukan pada tugas akhirnya. Masalahnya ada pada sistem yang membungkusnya.

Banyak kampus masih memperlakukan skripsi sebagai ritual sakral yang tidak boleh disentuh kritik. Mahasiswa dipaksa tunduk pada prosedur panjang, birokrasi berlapis, dosen pembimbing yang sulit diakses, revisi tanpa batas yang kadang berubah-ubah, serta tenggat waktu yang tidak jarang bertabrakan dengan tekanan ekonomi dan keluarga. Di atas kertas, semua terlihat akademik. Di lapangan, banyak yang terasa feodal.

Mahasiswa tidak hanya diuji kemampuan menulis dan meneliti, tetapi juga kesabaran menghadapi ketidakpastian. Jadwal bimbingan yang ditunda, pesan yang tidak dibalas berminggu-minggu, atau komentar revisi yang ambigu sering menjadi sumber kecemasan yang pelan-pelan menggerogoti mental.

Ironisnya, ketika mahasiswa mulai mengeluh, respons yang muncul sering klise: “Semua juga pernah ngalami.” Seolah penderitaan adalah tradisi yang wajib diwariskan. Padahal, normalisasi penderitaan bukanlah tanda sistem yang kuat, melainkan tanda sistem yang malas berbenah.

Skema tugas akhir hari ini lebih mirip labirin administrasi daripada ruang pembelajaran. Mahasiswa sibuk mengurus tanda tangan, lembar pengesahan, format margin, dan template yang berubah tiap tahun, sampai lupa bahwa inti pendidikan adalah berpikir kritis dan menghasilkan pengetahuan.

Tidak sedikit mahasiswa yang akhirnya mengerjakan skripsi bukan karena ingin meneliti, tetapi karena ingin cepat selesai. Mereka tidak lagi mengejar kualitas, hanya kelulusan. Di titik ini, tugas akhir kehilangan makna akademiknya, berubah menjadi beban psikologis.

Tekanan semakin berat bagi mahasiswa dari keluarga sederhana. Di saat mereka harus memikirkan biaya hidup, membantu orang tua, atau bekerja paruh waktu, skripsi menambah daftar kecemasan. Setiap semester tambahan berarti biaya UKT, biaya kos, dan beban moral sebagai “anak yang belum lulus-lulus”.

Di rumah, mereka ditanya: “Kapan wisuda?”

Di kampus, mereka ditanya: “Sudah bab berapa?” Tak ada ruang aman untuk berkata: “Saya lelah.”

Yang lebih menyedihkan, isu kesehatan mental mahasiswa sering diperlakukan sebagai masalah pribadi, bukan masalah sistemik. Kampus jarang mengevaluasi apakah prosedur tugas akhir mereka ramah manusia. Yang ada justru seminar motivasi sesekali, seolah depresi bisa diselesaikan dengan poster kata-kata bijak.

Padahal, banyak kampus di dunia mulai mereformasi sistem tugas akhir. Ada yang mengganti skripsi dengan proyek kolaboratif, riset terapan, portofolio, atau karya sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

Ada pula yang membatasi jumlah revisi, menetapkan standar waktu bimbingan, dan menyediakan konselor akademik khusus. Di sana, tugas akhir tetap menantang, tetapi tidak menghancurkan. Indonesia perlu belajar.

Bukan berarti standar akademik harus diturunkan. Justru sebaliknya: kualitas bisa naik jika mahasiswa tidak tenggelam dalam stres kronis. Mahasiswa yang sehat mentalnya lebih mampu berpikir jernih, meneliti dengan serius, dan menulis dengan jujur. Kampus seharusnya menjadi ruang tumbuh, bukan ruang trauma.

Dosen pembimbing idealnya bukan penjaga gerbang yang menakutkan, tetapi mentor intelektual yang membimbing dengan empati. Administrasi akademik seharusnya mempermudah, bukan mempersulit. Aturan seharusnya memberi kepastian, bukan ketakutan.

Jika skema tugas akhir terus dipertahankan seperti sekarang, kita bukan sedang mencetak sarjana tangguh, tetapi generasi yang terbiasa menekan luka demi selembar ijazah. Dan itu mahal harganya.

Sudah waktunya kampus berani bercermin. Mengakui bahwa tidak semua tradisi layak dipertahankan. Bahwa pendidikan tinggi bukan arena adu kuat mental, melainkan proses membentuk manusia berpikir, beretika, dan berdaya. Skripsi seharusnya menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan ilmu pengetahuan, bukan medan perang antara mahasiswa dan sistem.

Jika pendidikan ingin benar-benar memanusiakan manusia, maka skema tugas akhir pun harus mulai dari sana: dari empati, kejelasan, dan keberpihakan pada kesehatan mental. Karena gelar sarjana tidak pernah sepadan dengan harga sebuah kewarasan.

***

*) Oleh : Baihaqie, Kader HMI dan Mahasiswa Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.