TIMES MALANG, MALANG – Di era digital, sebagian pejabat publik tidak hanya tampil di ruang-ruang formal, tapi juga aktif bermanuver di platform media sosial. Instagram, TikTok, Twitter dan YouTube menjadi panggung baru bagi mereka untuk tampil, berbicara, dan membentuk citra.

Tujuannya tampak ideal, yakni menyampaikan informasi langsung tanpa perantara media, membangun kedekatan dengan masyarakat, dan menciptakan kesan keterbukaan. 

Namun, pertanyaan krusial muncul: apakah kehadiran mereka di media sosial sungguh-sungguh membangun komunikasi yang sehat, atau hanya menjadi arena personal branding yang dangkal?

Fungsi utama komunikasi publik adalah membangun relasi yang transparan antara pejabat dan masyarakat, menyampaikan informasi yang bernilai, dan mengundang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, banyak pejabat justru menggunakan media sosial untuk konten ringan yang menghibur atau bersifat personal. Konten semacam itu mungkin berhasil menjaring perhatian, namun sering kali gagal membangun pemahaman publik tentang kebijakan atau isu penting. Ketika substansi digantikan oleh gaya, komunikasi menjadi kehilangan arah.

Dampak dari pola komunikasi ini tidak bisa dianggap sepele. Masyarakat yang terus-menerus disuguhi konten dengan pendekatan visual dan emosional cenderung menilai pemimpin berdasarkan penampilan dan persona, bukan pada rekam jejak atau kinerja.

Meski terlihat terbuka, media sosial tetap berada di bawah kendali penuh si pemilik akun. Kritik bisa dibungkam, komentar dikurasi, dan narasi dimanipulasi agar sesuai dengan citra yang ingin ditampilkan.

Tak ada jaminan bahwa suara publik benar-benar didengar. Bahkan, media massa pun kadang ikut terperangkap dalam pusaran narasi tunggal yang dibentuk di media sosial pejabat, mempersempit ruang kritik yang konstruktif.

Sudah saatnya kita merefleksikan kembali peran media sosial dalam komunikasi politik. Pejabat publik seharusnya tak semata mengejar engagement atau viralitas, tapi mengedepankan akuntabilitas dan edukasi.

Media sosial bisa menjadi alat demokratisasi yang efektif bila digunakan untuk menjelaskan kebijakan, membuka ruang dialog, dan merespons aspirasi rakyat secara terbuka.

Namun, semua itu hanya bisa tercapai jika pejabat menyadari bahwa mereka bukan influencer, melainkan pemegang amanah publik. Komunikasi bukan sekadar tampil, tapi bertanggung jawab.

***

*) Oleh : Muhammad Dzunnurain, Jurnalis dan Founder Media Komunitas Harian Cendekia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.